Megawati Minta Presiden Prabowo Berantas Buzzer, Warisan Kerusakan Demokrasi 10 Tahun Jokowi?

Chandra Iswinarno | Lilis Varwati | Suara.com

Senin, 18 Agustus 2025 | 16:12 WIB
Megawati Minta Presiden Prabowo Berantas Buzzer, Warisan Kerusakan Demokrasi 10 Tahun Jokowi?
Presiden Prabowo Subianto dan Ketum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dalam satu kesempatan, Megawati meminta Prabowo memberantas buzzer yang sudah 10 tahun ini dinilai merusak demokrasi. (Instagram)

Suara.com - Peringatan keras Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak lagi memelihara buzzer politik mendapat legitimasi akademis yang kuat.

Dukungan terhadap pernyataan Megawati datang dari Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini.

Ia menilai peringatan keras dari Megawati tersebut sangat relevan dengan merujuk pada jejak kelam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang secara sistematis menggunakan aparatur negara untuk menghidupkan relawan dan buzzer di luar sistem formal.

Menurut Didik, praktik ini telah menciptakan kerusakan demokrasi yang mendalam, di mana teknologi canggih justru dieksploitasi untuk tujuan politik yang sempit.

"Selama 10 tahun ini, teknologi AI secara sengaja dan sistematis dipakai negara untuk kepentingan politik yang sempit, membungkam demokrasi melalui buzzer-buzzer dan relawan," ujar Didik dalam keterangannya, Senin (18/8/2025).

Ia menganalogikan ruang publik demokrasi Indonesia seperti padang rumput seluas lapangan bola yang dipaksa menjadi ladang gembala raksasa tanpa aturan.

Eksploitasi berlebihan ini, menurutnya, telah menghancurkan esensi partisipasi publik yang beradab.

"Kalau terus dieksploitasi, pasti rusak. Begitu juga demokrasi kita. Sejatinya ruang itu menampung partisipasi warga secara beradab, tapi kini digantikan mesin-mesin AI yang justru menyebar kebencian,” jelasnya.

Didik menambahkan, degradasi demokrasi diperparah oleh absennya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi komunikasi di ranah politik.

Ia menyamakannya dengan kerusakan ekosistem Laut Jawa akibat eksploitasi tanpa aturan main yang jelas.

"Sama halnya dengan ruang demokrasi kita, yang dihancurkan oleh arus informasi berlebihan dari buzzer," tambahnya.

Di tengah revolusi teknologi, lanjut Didik, norma sosial yang sebelumnya menjadi benteng perilaku politik kini dengan mudah ditembus, bahkan oleh negara demi melanggengkan kekuasaan.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa peringatan Megawati adalah sebuah seruan penting yang harus diindahkan oleh Presiden Prabowo.

"Media sosial yang dipakai secara liar oleh negara adalah bencana bagi kehidupan politik. Maka anjuran Megawati sebagai politisi senior perlu diindahkan, agar tidak ada lagi buzzer yang merusak demokrasi,” ujarnya.

Ekonom INDEF Didik J Rachbini. [paramadina.ac.id]
Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini mendukung Megawati yang memperingatkan Presiden Prabowo untuk memberantas buzzer. [paramadina.ac.id]

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengklaim telah mengirim pesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik buzzer yang dinilainya hanya menciptakan perpecahan bangsa.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bantah Tudingan Penggunaan Buzzer, Dedi Mulyadi : Hasil dari Transparansi Anggaran Kepada Publik

Bantah Tudingan Penggunaan Buzzer, Dedi Mulyadi : Hasil dari Transparansi Anggaran Kepada Publik

News | Jum'at, 15 Agustus 2025 | 20:23 WIB

Dedi Mulyadi Minta Pendukungnya di Medsos Jangan Galak : Nanti Dikira Buzzer

Dedi Mulyadi Minta Pendukungnya di Medsos Jangan Galak : Nanti Dikira Buzzer

News | Senin, 04 Agustus 2025 | 19:57 WIB

Banyak Buzzer, DPR Minta Youtube, FB, IG hingga TikTok Batasi Setiap Orang Hanya Punya Satu Akun

Banyak Buzzer, DPR Minta Youtube, FB, IG hingga TikTok Batasi Setiap Orang Hanya Punya Satu Akun

News | Selasa, 15 Juli 2025 | 19:55 WIB

Terkini

WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi

WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi

News | Kamis, 02 April 2026 | 23:02 WIB

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana

News | Kamis, 02 April 2026 | 22:15 WIB

Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan

Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:44 WIB

Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah

Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:30 WIB

Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo

Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:17 WIB

Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL

Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:13 WIB

KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan

KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:42 WIB

Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....

Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:39 WIB

Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan

Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:33 WIB

2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar

2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:29 WIB