Infografis
Suara.com - Polemik lawas mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terus jadi gunjingan. Kali ini, Analis Politik dan Militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, mendorong isu ini keluar dari ranah administratif semata dan menempatkannya sebagai pertaruhan moral dan peradaban bangsa.
Menurut Ginting, persoalan ini bukan lagi sekadar soal pembuktian selembar kertas, melainkan telah menyentuh urat nadi kejujuran dan integritas kepemimpinan nasional.
Ia menilai, jika isu krusial ini terus dibiarkan mengambang tanpa penyelesaian yang transparan dan memuaskan publik, maka seluruh nilai moral yang diajarkan dalam sistem pendidikan Indonesia berisiko kehilangan esensinya.
Secara gamblang, ia menyuarakan kekhawatiran bahwa preseden ini dapat merusak fondasi pendidikan karakter bagi generasi mendatang.
“Kalau memang benar ijazah itu tidak perlu dipersoalkan, maka sebaiknya kurikulum tentang moral, akhlak, dan kejujuran di sekolah hingga universitas ditutup saja. Sebab, hal ini menyangkut peradaban bangsa untuk anak cucu kita,” ujar Selamat Ginting, seperti dikutip dari podcast Madilog, Jumat (15/8/2025).
Untuk mengakhiri segala spekulasi yang terus bergulir dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik yang semakin dalam, Ginting mengusulkan langkah-langkah yang terbilang ekstrem namun dianggapnya perlu.
Ia menyarankan agar Presiden Jokowi secara sukarela menempuh serangkaian uji forensik dan psikologis yang terbuka untuk publik.
Langkah ini, menurutnya, adalah satu-satunya cara untuk memberikan kepastian mutlak dan membungkam keraguan secara permanen.
Ia bahkan merujuk pada Undang-Undang Kesehatan Jiwa sebagai salah satu dasar untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan secara objektif.
Baca Juga: Jengkel Ijazah Sahabatnya Dituding Palsu, Mustoha: Saya Tahu Persis Jokowi dari Kuliah hingga Wisuda
“Kalau perlu, tes forensik, lie detector, dan pemeriksaan psikologis dilakukan secara terbuka agar publik mendapat kepastian,” tegasnya.
Lebih jauh, Ginting memperingatkan bahwa dampak dari ketidakjelasan ini tidak hanya akan terasa di dalam negeri. Ia khawatir isu ini dapat menjadi preseden buruk yang berpotensi meluas hingga ke panggung internasional, merusak citra dan kredibilitas Indonesia.
Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Selamat Ginting telah menegaskan bahwa kasus ini harus dikawal secara serius oleh seluruh elemen masyarakat.
Ia bahkan mengaitkan penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu ini dengan konsekuensi politik yang sangat serius, termasuk kemungkinan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika ditemukan adanya pelanggaran fundamental yang berkelindan dengan isu ini.
"Ikut mendorong penyelesaian kasus-kasus dugaan ijazah palsu dan juga pemakzulan terhadap Gibran," ujar Ginting saat hadir dalam podcast Abraham Samad, dikutip pada Jumat (1/8/2025).
Ginting secara tegas mengklasifikasikan polemik ini bukan sebagai pelanggaran administrasi biasa. Baginya, ini adalah dugaan kejahatan serius yang menyerang langsung jantung konstitusi negara.
