Infografis
Suara.com - Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo mengatakan Paulus Tannos tersangka kasus korupsi pengadaan E-KTP belum bisa diekstradisi ke Tanah Air meski sudah ditahan di Singapura.
Widodo, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (18/8/2025) bilang Tannos masih berada di negeri jiran, meski pengadilan Singapura telah menolak keterangan ahli yang diajukan Tannos.
Diketahui Tannos kini sedang menggugat penangkapan dan penahanannya di Singapura, sehingga belum bisa diseret pulang ke Indonesia. Keberadaan Tannos di Singapura cukup ironis, karena terpidana dalam kasus yang sama yakni Setya Novanto pada akhir pekan lalu sudah bebas dari bui.
Widodo mengatakan Tannos belum bisa diekstradisi karena masih menolak untuk dipulangkan ke Indonesia secara suka rela.
"Yang bersangkutan belum mau menerima dikembalikan ke Indonesia," katanya.
Alhasil pemerintah Indonesia harus menunggu adanya putusan berkekuatan hukum tetap di Singapura agar Tannos bisa dikirim pulang ke Tanah Air, sesuai dengan perjanjian ekstradisi antara dua negara.
Paulus Tannos, ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP pada 2019, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.
Dia diduga melakukan kongkalikong untuk pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri. Dia juga diduga mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut hingga Rp 145,85 miliar.
Tannos sendiri ditangkap aparat penegak hukum Singapura pada Januari tahun ini, setelah menjadi buronan KPK sejak 2021 silam. Meski demikian Tannos tak bisa segera dipulangkan ke Indonesia, karena ia sedang menggugat keabsahan penangkapannya di Singapura.
Baca Juga: Sebut Penjara RI Kejam dan Korup, Akankah Paulus Tannos Sukses Gagalkan Ekstradisi dari Singapura?
Sebelumnya terpidana korupsi e-KTP, Setya Novanto, sudah menghirup udara bebas setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Tak hanya itu, ia bahkan tak perlu repot-repot wajib lapor.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengonfirmasi langsung kabar kebebasan Setya Novanto. Menurutnya, keputusan ini diambil setelah melalui proses asesmen ketat dan didasarkan pada putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA).
Bahkan, Agus menyebut waktu pembebasan bersyarat Novanto seharusnya sudah lewat.
"Iya, karena sudah melalui proses asesmen dan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu," kata Agus di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (17/8/2025).
Yang lebih membuat publik geram, Setnov tidak akan dikenai kewajiban lapor setelah bebas. Alasannya? Semua kewajiban finansialnya sudah lunas.
"Nggak ada (wajib lapor) karena kan denda subsider sudah dibayar," ujar Agus.
Dasar utama dari 'diskon' hukuman ini adalah putusan PK yang mengurangi vonis Setnov dari semula 15 tahun menjadi 12 tahun dan 6 bulan penjara. Pengurangan inilah yang menjadi tiket emas bagi sang mantan Ketua DPR untuk bebas lebih awal.
