Habiburokhman Soal RUU KUHAP, Janji Undang KPK: Lebih Baik Gak Ada Aturan Baru Kalau Melemahkan

Erick Tanjung

Selasa, 19 Agustus 2025 | 10:39 WIB
Habiburokhman Soal RUU KUHAP, Janji Undang KPK: Lebih Baik Gak Ada Aturan Baru Kalau Melemahkan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin rapat bahas Revisi KUHAP. [Tangkapan layar]

Suara.com - Komisi III DPR RI akan menggelar rapat maraton untuk membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di tengah kekhawatiran publik, Ketua Komisi III Habiburokhman melontarkan janji; ia lebih memilih tidak ada KUHAP baru sama sekali daripada aturan tersebut justru melemahkan pemberantasan korupsi.

Untuk membuktikan keseriusannya, Habiburokhman memastikan akan membuka pintu lebar-lebar dan mengundang sejumlah lembaga, mulai dari KPK hingga aktivis mahasiswa, untuk memberikan masukan.

Habiburokhman menegaskan, pihaknya tidak akan berjalan sendiri dalam membahas RUU yang sangat krusial ini. Ia berjanji akan menyerap aspirasi dari semua pihak yang berkepentingan, terutama mereka yang selama ini vokal mengkritik.

Sejumlah pihak yang dipastikan akan diundang dalam masa sidang baru ini antara lain; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), LSM Lokataru, Dosen Gandjar Bondan, Kementerian HAM, Komnas HAM, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

"Pendeknya lebih baik tidak ada KUHAP baru kalau sampai melemahkan pemberantasan korupsi," kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Selain mengundang para pakar dan aktivis ke Senayan, Habiburokhman menyebut Komisi III juga akan proaktif 'jemput bola' dengan melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait revisi KUHAP ini.

Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 yang baru dimulai ini dipastikan akan menjadi periode yang sangat sibuk bagi Komisi III. Selain RUU KUHAP, mereka juga dihadapkan pada sejumlah tugas penting lainnya;

  • Mencari Pengganti Hakim Konstitusi: Menindaklanjuti surat dari Mahkamah Konstitusi terkait adanya hakim yang akan segera pensiun.
  • Menyeleksi Calon Anggota Komisi Yudisial: Menunggu hasil kerja panitia seleksi untuk kemudian diproses di DPR.
  • Memilih Hakim Agung: Akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon Hakim Agung yang akan dimulai pada 9 September mendatang.
  • Rapat Anggaran: Mengundang seluruh mitra penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, dll) untuk membahas anggaran masing-masing.
  • Mengawal Kasus Viral: Tetap menggelar rapat dengar pendapat umum untuk membahas kasus-kasus yang menarik perhatian publik di seluruh Indonesia. (Antara)

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

7 Fakta Mencengangkan di Balik Bebas Bersyaratnya Setya Novanto

7 Fakta Mencengangkan di Balik Bebas Bersyaratnya Setya Novanto

News | Senin, 18 Agustus 2025 | 20:21 WIB

Digeledah KPK dan Ponselnya Disita, Kubu Gus Yaqut Bantah: Itu Bukan Miliknya!

Digeledah KPK dan Ponselnya Disita, Kubu Gus Yaqut Bantah: Itu Bukan Miliknya!

News | Senin, 18 Agustus 2025 | 18:33 WIB

Koruptor E-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat Tanpa Wajib Lapor, Eks Penyidik KPK: Negara Gagal!

Koruptor E-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat Tanpa Wajib Lapor, Eks Penyidik KPK: Negara Gagal!

News | Senin, 18 Agustus 2025 | 18:01 WIB

Terkini

Cara Compress Foto JPEG untuk Daftar SSCASN CPNS 2026, Tanpa Aplikasi Tambahan

Cara Compress Foto JPEG untuk Daftar SSCASN CPNS 2026, Tanpa Aplikasi Tambahan

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 10:55 WIB

23 DPD Dukung Dasco Jadi Wapres, Gerindra Jakarta: Dia Tahu Anatomi Pemikiran Prabowo

23 DPD Dukung Dasco Jadi Wapres, Gerindra Jakarta: Dia Tahu Anatomi Pemikiran Prabowo

News | Senin, 16 November 2026 | 10:55 WIB

Dukung Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden, Gerindra Sumut Ungkap Alasannya

Dukung Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden, Gerindra Sumut Ungkap Alasannya

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 10:48 WIB

5 Rekomendasi Bedak Waterproof untuk Musim Hujan, Makeup Tahan hingga 8 Jam

5 Rekomendasi Bedak Waterproof untuk Musim Hujan, Makeup Tahan hingga 8 Jam

Riau | Senin, 16 November 2026 | 10:46 WIB

Drawn Onward: Ketika Kehilangan Menjadi Sebuah Perjalanan Menemukan Harapan

Drawn Onward: Ketika Kehilangan Menjadi Sebuah Perjalanan Menemukan Harapan

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 10:45 WIB

Kisruh Futsal Indonesia Belum Reda, Michael Sianipar Gugat SK PSSI Lewat Komite Etik

Kisruh Futsal Indonesia Belum Reda, Michael Sianipar Gugat SK PSSI Lewat Komite Etik

Bola | Senin, 16 November 2026 | 10:44 WIB

Dapat 'Restu Prabowo', Pramono Perintahkan Copot Foto Gibran di Balai Kota hingga Kelurahan

Dapat 'Restu Prabowo', Pramono Perintahkan Copot Foto Gibran di Balai Kota hingga Kelurahan

News | Senin, 16 November 2026 | 10:44 WIB

Kenapa CAPTCHA Tidak Muncul? Ini Cara Melihat Kode Tersembunyi

Kenapa CAPTCHA Tidak Muncul? Ini Cara Melihat Kode Tersembunyi

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 10:43 WIB

BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dicairkan Kapan?

BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dicairkan Kapan?

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 10:41 WIB

Suahasil Akan Habiskan Rp 945,2 T dari APBN untuk Belanja Negara di November-Desember

Suahasil Akan Habiskan Rp 945,2 T dari APBN untuk Belanja Negara di November-Desember

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 10:36 WIB

×