Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Kemendagri Berbakti untuk Negeri” dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-80 Kemendagri. Seminar yang diikuti oleh jajaran Kemendagri dan pemerintah daerah (Pemda) tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan, seminar ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan kinerja Kemendagri dengan menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten. “Dalam rangka peringatan kemerdekaan [Republik Indonesia] dan juga Hari Ulang Tahun Kemendagri yang ke-80, Kemendagri memerlukan perspektif-perspektif yang kaya untuk bisa menguatkan kinerja dari Kemendagri. Jadi hari ini kami berbahagia karena bisa menghadirkan para tokoh senior yang kompeten,” ujar Bima kepada awak media.
Bima Arya mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya mengingatkan bahwa Kemendagri memiliki posisi strategis dalam mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terutama terkait dengan peran Kemendagri dalam mengoordinasikan seluruh Pemda.
Peran tersebut juga termasuk dalam pelaksanaan berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat. “Itu betul-betul Kemendagri memiliki fungsi yang strategis. Pak Menteri mengingatkan itu dan tidak lalai kita untuk selalu mengevaluasi langkah-langkah apa agar bisa kinerjanya lebih baik,” jelasnya.
Adapun narasumber yang hadir di antaranya Made Suwandi, Edmon Makarim, Djohermansyah Djohan, dan Adrianus Eliasta Meliala. Sementara itu, Bambang P.S. Brodjonegoro turut hadir secara virtual.
Materi yang disampaikan dalam seminar ini beragam dan menyentuh berbagai aspek penting tata kelola pemerintahan. Made Suwandi, misalnya, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif. Sementara itu, Edmon Makarim menyoroti penguatan identitas kependudukan digital sebagai salah satu pilar transformasi layanan publik di Indonesia.
Djohermansyah Djohan memberikan refleksi tentang perjalanan 80 tahun Kemendagri dalam mengonsolidasikan Pemda dalam negara kesatuan. Selanjutnya, Adrianus Eliasta Meliala membahas isu penegakan hukum, khususnya terkait penipuan dalam layanan publik. Adapun Bambang P.S. Brodjonegoro menyampaikan paparan mengenai peran strategis Pemda dalam menopang stabilitas ekonomi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.***
