REGIONAL:
Suara.com - Calon tunggal Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Inosentius Samsul, memaparkan visinya untuk mewujudkan lembaga peradilan yang merdeka, akuntabel, dan terpercaya di hadapan Komisi III DPR RI.
Hari ini, Inosentius Samsul menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar pada Rabu (20/8/2025) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Mantan Kepala Badan Keahlian DPR RI ini secara khusus menyoroti pentingnya kemerdekaan hakim dari asumsi bahwa produk undang-undang yang dihasilkan DPR selalu tidak berkualitas.
Dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di lingkungan DPR, Inosentius menyatakan visinya adalah menjaga Mahkamah Konstitusi sebagai bagian kekuasaan kehakiman yang merdeka.
"Merdeka yang saya maksud adalah bebas dari pengaruh atau intervensi dari pihak atau kelompok tertentu. Bebas dari asumsi bahwa pendapat kalangan tertentu selalu benar dan DPR selalu menghasilkan UU yang tidak berkualitas," kata Inosentius.
Inosentius, yang akan menggantikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang akan pensiun, merefleksikan pengalamannya selama menyiapkan keterangan DPR untuk sidang-sidang di MK.
Menurutnya, ada kesan kuat bahwa pendapat kelompok tertentu dianggap sebagai kebenaran mutlak, sementara produk legislasi DPR dipandang sebelah mata.
"Ada kesan bahwa pendapat kelompok tertentu itu menjadi yang paling benar di Republik ini, terus produk DPR dianggap kurang bermutu atau buruk, padahal banyak hal yang harus kita benahi cara berpikir seperti itu," ungkapnya.
"Nah ini yang mungkin saya akan perbaiki, artinya untuk menempatkan pemikiran secara fair," sambungnya.
Ia berjanji akan menempatkan produk undang-undang DPR secara adil, dengan asumsi bahwa proses pembuatannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Selain itu, Inosentius menargetkan MK dapat menghasilkan putusan yang berkualitas, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi konstitusionalitas, rasionalitas, penalaran hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.
MK di bawah kepemimpinannya, lanjut dia, akan menjadi tempat harapan bagi empat kelompok utama, yaitu: Warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang, Lembaga negara dalam penyelesaian sengketa kewenangan, Penyelenggara dan peserta pemilu, Partai politik dalam perkara pembubaran partai politik.
Untuk mencapai visi tersebut, Inosentius menguraikan empat misi utama. Pertama, menjaga integritas dengan menaati aturan dan siap menerima sanksi jika melanggar. Kedua, menguatkan kemandirian hakim MK. Ketiga, meningkatkan kualitas putusan agar mudah dipahami, dapat dilaksanakan, menjadi solusi, dan tidak menimbulkan kontroversi. Keempat, menciptakan peradilan yang transparan.
TERPOPULER