Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka suara soal isu kenaikan gaji dan tunjangan Anggota DPR RI yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Menurut Ahok, dirinya tak mempermasalahkan bila para wakil rakyat mendapat gaji besar, asalkan mereka berani membuka penggunaan anggaran secara transparan.
Sebab, kata dia, uang negara yang dikelola DPR sepenuhnya berasal dari pajak rakyat.
"Kalau saya, anggota dewan mau gaji Rp1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua, anggaran dibuka, dong," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8/2025).
"Biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai ke mana aja. Nah, sekarang kan lo enggak mau buka," katanya menambahkan.
Ahok menegaskan, gaji tinggi hanya pantas diberikan bila anggota DPR mampu menunjukkan kinerja dan profesionalitas.
Ia mengingatkan tugas utama DPR adalah mengawasi penggunaan anggaran pajak rakyat.
"Tugas Anggota Dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong. Kamu kalau digaji mahal, enggak apa-apa. Tapi lu buka. Sekarang kamu tau enggak pemerintah pakai duit (anggaran) berapa? Artinya, lakukan tugasnya dong," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Isu kenaikan gaji DPR sempat menimbulkan polemik lantaran beredar kabar jumlahnya mencapai Rp3 juta per hari.
Baca Juga: Tunjangan DPR Rp50 Juta Dikritik, Ahmad Sahroni Skakmat Publik: Mentalnya Senang Lihat Orang Susah
Ketua DPR RI Puan Maharani buru-buru meluruskan isu tersebut. Menurutnya, tak ada kenaikan gaji, melainkan kompensasi terkait fasilitas rumah jabatan.
"Enggak ada kenaikan. Hanya sekarang, DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah," ujar Puan.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Ia membantah keras isu gaji DPR melonjak hingga Rp100 juta per bulan. Adies menyebut gaji pokok masih sama, sekitar Rp6,5 juta per bulan.
Namun, ia mengakui ada kenaikan pada beberapa komponen tunjangan, salah satunya tunjangan beras dan bensin.
"Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja. Tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan," kata politikus Partai Golkar itu.
Adies merinci, tunjangan beras yang sebelumnya Rp10 juta per bulan naik menjadi Rp12 juta. Sementara tunjangan bensin yang semula sekitar Rp4-5 juta kini naik menjadi Rp7 juta per bulan.
Selain itu, Adies menuturkan total gaji plus tunjangan yang diterima anggota DPR sekitar Rp69 juta hingga Rp70 juta per bulan. Jumlah tersebut masih di luar tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta.
"Gaji oh ya di luar perumahan. Gaji itu kan gaji itu di luar perumahan kalau enggak salah ada tunjangan beras, tunjangan apa lagi ya, banyak tunjangan kesehatan, tunjangan-tunjangan apa lah, tapi di luar tunjangan rumah. Itu sekitar Rp70 juta per bulan," jelasnya.
