REGIONAL:
Suara.com - Rentetan gejolak sosial yang meletus di berbagai daerah, seperti insiden panas di Pati dan Bone, diyakini bukan sekadar persoalan lokal yang muncul tiba-tiba.
Ada dugaan kuat bahwa rentetan peristiwa ini adalah bagian dari skenario besar yang dirancang dari pusat untuk mendelegitimasi dan menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dugaan mengejutkan ini diungkap oleh analis politik sekaligus Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan.
Menurutnya, ada sebuah agenda terstruktur yang menargetkan Prabowo lengser dari kursi kepresidenan hanya dalam kurun waktu dua tahun.
"Semua gerakan yang terjadi di daerah, termasuk di Pati dan Bone, diyakini sebagai bagian dari orkestrasi yang dilakukan oleh kekuatan di pusat," tegas Syahganda dalam diskusi di Podcast Forum Keadilan TV yang ditayangkan di YouTube.
Ia memaparkan, tujuan utama dari serangkaian gejolak ini adalah menciptakan instabilitas dan membuat Prabowo tidak fokus menjalankan program-programnya. Gangguan ini sengaja diciptakan agar citra pemerintahan baru rusak di mata publik sejak awal.
Oligarki Lama Merasa Terancam
Lantas, siapa dalang di balik "orkestrasi" ini? Syahganda menunjuk hidung kelompok oligarki lama yang selama ini menikmati keuntungan besar di bawah rezim sebelumnya. Kelompok inilah yang kini merasa posisinya terancam oleh gebrakan dan gaya kepemimpinan Prabowo.
Sikap Prabowo yang dinilai tegas terhadap praktik korupsi, terutama dalam penanganan kasus-kasus raksasa seperti korupsi sawit dan mafia tambang, dianggap sebagai lonceng kematian bagi para pemain lama.
"Kelompok yang diuntungkan oleh rezim sebelumnya merasa terancam dengan sikap Prabowo yang anti-korupsi," jelas Syahganda.
Menurutnya, ketegasan ini membuat para oligarki ketakutan dan mulai menyusun strategi perlawanan.
Isu Sensitif 'Digoreng' untuk Serang Prabowo
Selain menciptakan kekacauan di daerah, para penentang Prabowo juga diduga menggunakan perang informasi di dunia maya.
Syahganda menyoroti bagaimana isu-isu sensitif sengaja diciptakan dan "digoreng" untuk memancing kemarahan publik.
Beberapa isu yang disebutnya sengaja diembuskan antara lain rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hoaks pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara, hingga isu nikel di Raja Ampat.
Isu-isu ini disebar secara masif, terutama melalui platform media sosial TikTok, untuk menyerang dan membangun narasi negatif terhadap Prabowo.
Momentum ini, menurut Syahganda, dimanfaatkan dengan baik karena bertepatan dengan kemarahan publik yang sudah terakumulasi akibat kesulitan ekonomi, kelangkaan lapangan kerja, dan korupsi yang merajalela selama 10 tahun terakhir.
Rekomendasi Strategis untuk Prabowo
Untuk menghadapi ancaman serius ini, Syahganda menyarankan agar Prabowo mengambil beberapa langkah strategis.
Salah satu yang paling fundamental adalah mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang kebijakannya dianggap tidak sejalan dengan visi ekonomi Prabowo dan justru bisa menjadi sumber masalah baru.
Selain itu, Prabowo disarankan membentuk tim pemikir yang solid dan loyal, mirip dengan konsep "West Wing" di pemerintahan Amerika Serikat.
Tim ini bertugas memberikan masukan strategis berkualitas dan mengelola komunikasi politik agar tidak mudah diserang lawan.
"Presiden perlu lebih sering bertemu dan berdialog langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kalangan untuk menyerap aspirasi rakyat," pungkasnya, menekankan pentingnya Prabowo membangun benteng pertahanan melalui dukungan rakyat secara langsung.
TERPOPULER