Tiga Solusi Vokalis Efek Rumah Kaca untuk Royalti Musik Disambut DPR, Revisi UU Segera Dibahas?

Suara.com - Suasana Rapat Konsultasi antara pimpinan DPR dengan para pemangku kepentingan industri musik di Kompleks Parlemen, Senayan, memanas ketika vokalis Efek Rumah Kaca, Cholil Mahmud, mengambil alih panggung.

Mewakili keresahan musisi, ia menunjuk transparansi sebagai akar masalah utama yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem royalti.

"Saya pikir awal dari permasalahan ini adalah transparansi sehingga musisi kurang percaya," ujar Cholil dalam rapat yang digelar pada Kamis (21/8/2025).

Tak hanya mengkritik, Cholil menawarkan tiga langkah strategis yang bisa segera dieksekusi.

Tiga Solusi Cholil

Pertama, ia mendesak adanya moratorium atau penghentian sementara penerbitan LMK baru yang jumlahnya dinilai sudah terlalu banyak.

"Salah satu solusinya adalah dengan moratorium LMK. Jadi LMK dibatasi dulu, yang ada sudah kebanyakan, lalu diaudit, Pak," tegasnya.

Kedua, audit menyeluruh terhadap 15 LMK yang sudah ada menjadi harga mati.

Menurutnya, penegakan sanksi sesuai UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta harus dijalankan jika ditemukan pelanggaran.

"LMK yang sudah ada harus segera diaudit. Kalau tidak, harus dijalankan sanksi-sanksi yang sudah diberi kewenangan oleh UU 28/2014," tambah Cholil.

Ketiga, merespons keluhan para pelaku UMKM, Cholil mengusulkan konsep pengecualian pembayaran royalti atau homestyle exception bagi usaha skala kecil.

"Usaha-usaha kecil yang tidak terlalu berat ke audio itu boleh ada pengecualian. Kalau memang tempat duduknya kecil, audionya jelek, itu bisa (dikecualikan)," jelasnya.

Audit LMK dan Rombak Aturan

Gagasan-gagasan tersebut disambut positif oleh Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya.

Ia secara khusus menyoroti urgensi audit LMK dan memperingatkan agar lembaga tersebut tidak menjadi ladang bisnis baru bagi segelintir pihak.

"Pak Cholil, LMK-LMK ini juga harus kita audit. Jangan ini menjadi rente baru. Ini penting sekali," kata Willy.

Politisi Partai NasDem ini juga mengingatkan pentingnya kearifan lokal agar tidak semua karya, terutama yang bersifat tradisional, serta-merta dikomersialisasi.

"Tadi yang tradisional-tradisional juga, nanti saya nyanyi Barek Solok, nanti ditarik royalti, mati saya, Pak. Kita ingin memiliki asas keadilan, tapi juga ada norma di mana tidak semuanya harus diuangkan," ujarnya.

Willy memastikan bahwa DPR bersama pemerintahan baru berkomitmen penuh untuk menyelesaikan persoalan ini.

Ia berjanji pembahasan revisi UU Hak Cipta akan segera dimulai, dengan fokus awal pada industri musik yang dinilainya paling membutuhkan perhatian.

"Kita habis ini akan membahas UU Hak Cipta karena ini pemerintahan baru punya komitmen terhadap Bapak-bapak semua," kata Willy.

"Tapi karena tadi dibilang sama Bu Dangdut itu, 'kalau enggak rusuh, enggak dibahas'. Nah, kita mulai dari musik. Dangdut kan, the music of my country," tutupnya yang disambut tawa hadirin.