Wamenaker Diciduk KPK Soal K3, Menaker Yassierli Klaim Layanan Aman, Benarkah Sistem Sudah Bersih?

Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah diguncang prahara hebat. Di saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak dan menangkap total 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli justru tampil di depan publik untuk memberikan jaminan.

Dalam konferensi pers yang digelar tergesa-gesa di Jakarta, Kamis (21/8/2025), Yassierli menegaskan bahwa skandal rasuah yang menyeret wakilnya itu tidak akan mengganggu layanan publik, khususnya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Layanan K3 tetap berjalan," ujar Yassierli sebagaimana dilansir Antara.

Yassierli mengklaim bahwa pihaknya selama ini sudah berupaya keras membangun sistem yang lebih baik di Kemnaker. Ia menyebut berbagai perbaikan telah dilakukan, mulai dari pembenahan sumber daya manusia, alur layanan, hingga memberlakukan pakta integritas yang ketat. Namun, OTT ini seolah menjadi tamparan telak bagi semua klaim tersebut.

"Saya selalu mengingatkan, proses layanan kita perbaiki, apalagi K3 ini saya sangat konsern. Angka kecelakaan kerja kita masih memprihatinkan. Kita perlu percepatan dalam layanan K3 dan seterusnya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebetulnya," ujar Yassierli.

Ia menjelaskan bahwa dalam proses sertifikasi K3, Kemnaker memang bermitra dengan pihak swasta yang disebut Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). Menurutnya, mustahil pemerintah menangani semua sertifikasi sendirian. Celah inilah yang diduga menjadi ladang basah praktik kotor.

"Jadi melibatkan PJK3, di situlah kita harus pastikan bahwa mereka itu punya komitmen. Kita sudah lakukan itu. Bahkan kemarin saya sampaikan, PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang pakta integritas, kita tahan dulu izinnya," katanya lagi.

Bahkan, Menaker Yassierli membeberkan bahwa pihaknya telah mengikat hampir seribu PJK3 di seluruh Indonesia dengan Pakta Integritas untuk mencegah suap, pemerasan, dan gratifikasi.

Namun, ia juga mengakui bahwa membersihkan praktik lancung yang sudah mengakar bukanlah perkara mudah.

"Tapi tetap, ini proses dari suatu sistem yang sudah lama. Jadi memang perbaikan itu butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi. Dan inilah yang terus menjadi pekerjaan rumah kami ke depan," kata Yassierli.

Sementara Menaker berusaha menenangkan publik, tim penyidik KPK di lapangan justru terus bergerak. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa jumlah orang yang diamankan terus bertambah.

“Sampai dengan saat ini yang diamankan 14 orang,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis sore.

Meski demikian, Budi masih menutup rapat informasi mengenai identitas 13 orang lain yang ditangkap bersama Immanuel Ebenezer. Detail mengenai konstruksi perkara dan barang bukti yang disita pun masih menjadi misteri yang akan diungkap kemudian.

“Pihak-pihak yang diamankan, barang bukti, dan juga konstruksi perkaranya nanti kami akan update (beri tahu, Red.) ya,” ujarnya.