Penangkapan Immanuel Ebenezer Tembus Media Asing, Janji Prabowo Diungkit

Suara.com - Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya bikin geger di dalam negeri.

Sejumlah media asing ternama juga ikut menyorot tajam kasus ini dan mengaitkannya langsung sebagai ujian pertama bagi komitmen antikorupsi Presiden Prabowo Subianto.

Media sekelas Reuters dan Associated Press (AP) ramai-ramai memberitakan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Noel.

Dalam laporannya, mereka menekankan posisi strategis Noel sebagai pejabat tinggi di awal masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bukan hanya itu, media asing seperti The Strait Times dari Singapura dan US News dari Amerika Serikat juga mengabarkan soal OTT Immanuel Ebenezer.

Kedua media asing tersebut menyoroti latar belakang Noel sebagai "pendukung vokal" Prabowo, yang membuat kasus ini semakin menarik perhatian dunia.

Selain itu, media asing tersebut juga mengungkit janji kampanye Prabowo Subianto pada pemilu 2024 yang akan melawan korupsi di dalam dan luar pemerintahannya.

Selain itu, Malaymail dari Malaysia dan sejumlah media asing lain juga menyoroti OTT Immanuel Ebenezer ini sebagai anggota pertama kabinet Prabowo Subianto yang terseret kasus korupsi.

"Wakil Menteri Immanuel Ebenezer, anggota partai Gerindra milik Presiden Prabowo Subianto, menjadi anggota pertama kabinet Prabowo yang ditangkap karena korupsi," isi dalam berita US News.

"Prabowo, yang dilantik Oktober lalu, telah berkampanye melawan korupsi di dalam dan luar pemerintahannya," lanjutnya.

Bahkan, sejumlah media asing itu juga membahas soal Indonesia yang menduduki peringkat 99 dari 180 negara yang paling banyak korupsi.

"Tahun lalu, Indonesia menduduki peringkat 99 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi lembaga pengawas korupsi global Transparency International," isi pemberitaan US News.

Sebagai informasi, Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel ini ditangkap KPK terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan yang membuat sertifikasi K3.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Noel bersama 13 orang lainnya yang ditangkap melakukan pemerasan dalam proses sertifikasi K3. Seharusnya biaya mengurus itu hanya Rp275.000, tetapi para pekerja atau buruh di lapangan harus membayar Rp 6 juta.

Modus pemerasan Noel dan 13 orang lainnya ini dengan memperlambat, mempersulit atau tidak memproses sertifikasi K3.

Selain itu, biaya sertifikasi K3 sebesar Rp 6 juta ini diketahui 3 kali lipat dari UMR para buruh.