REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum rampung memeriksa selebgram Lisa Mariana dalam perkara dugaan korupsi pada pengadaan penempatan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan dalam pemeriksaan pada Jumat (22/8/2025), Lisa dalam kondisi yang kurang sehat. Untuk itu, dia memastikan pemanggilan lanjutan terhadap Lisa akan dilakukan.
"Dalam pemeriksaan pekan kemarin saudari LM dalam kondisi kesehatan yang kurang fit, sehingga penyidik masih membutuhkan keterangan berikutnya dari saudari LM," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).
Meski begitu, Budi belum bisa memastikan waktu pemeriksaan lanjutan terhadap Lisa itu akan dilaksanakan.
"Sudah dikomunikasikan dan direncanakan akan dilakukan pemanggilan kembali terhadap saudari LM. Ini masih dikoordinasikan ya nanti kami akan update berkait dengan rencana pemeriksaan terhadap saudari LM," ujar Budi.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pada pemeriksaan sebelumnya Lisa dimintai keterangan mengenai aliran dana non bujeter yang ada di Bank BJB. Dana tersebut diduga bersumber dari hasil korupsi.
"KPK menelusuri aliran-aliran tersebut follow the money. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap saksi saudari LM menjadi bagian upaya KPK untuk melacak dan menelusuri terkait dengan aliran dana non bujeter tersebut untuk apa dan untuk siapa," tandas Budi.
Lisa Akui Terima Aliran Uang dari RK
Sebelumnya usai diperiksa KPK selebgram Lisa Mariana mengaku menerima aliran uang dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).
Hal itu dia sampaikan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pada pengadaan penempatan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).
“Hari ini sudah selesai. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB (terkait, red) Ridwan Kamil ya,” kata Lisa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).
Lisa mengaku sudah menjelaskan seluruh pengetahuannya di hadapan penyidik. Dia juga mengonfirmasi adanya aliran uang dari eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meski tak memerinci dari mana asal uang tetsebut.
“(Benar dapat aliran dana, red) ya, kan, buat anak saya,” tegas Lisa.
“Saya enggak bisa sebut nominalnya, ya,” sambung dia.
Pada kesempatan yang sama, Kuasa Hukum Lisa Mariana, Johnboy Nababan menyebut kliennya siap memberikan bukti yang dibutuhkan jika kembali dipanggil KPK dalam kasus ini.
“Masalah nanti aliran dana atau teknis dan lainnya, saya rasa KPK yang lebih berhak berbicara,” ujar Jhon.
Lisa Mariana diketahui santer mengaku pernah dekat dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).
Saat ini, KPK menangani perkara dugaan korupsi pada pengadaan penempatan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).
Kasus tersebut sempat menyeret nama Ridwan Kamil yang digeledah dan disita sejumlah asetnya. Namun, hingga saat ini KPK belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk Yuddy Renaldi sebagai tersangka.
Dia diduga menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan miliar akibat kasus dugaan korupsi pada penempatan dana iklan PT BJB Tbk.
“Rp222 miliar tersebut digunakan sebagai dana nonbudgeter oleh BJB,” kata pelaksana harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).
Selain Yuddy, tersangka lainnya ialah Pimpinan Divisi Corsec BJB Widi Hartono, Pengendali Agensi Antedja Muliatana dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, Pengendali Agensi BSC Advertising dan WSBE Suhendrik, dan Pengendali Agensi CKMB dan CKSB Sophan Jaya Kusuma.
Budi menjelaskan pada 2021-2023, BJB menyiapkan dana Rp 409 miliar untuk penayangan iklan di media TV, cetak, dan online. Dia menyebut ada enam perusahaan yang mendapatkan aliran uang dari pengadaan iklan tersebut.
Adapun perusahaan dan penerimaan uang yang dimaksud Budi ialah PT CKMB sebesar Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.
KPK menduga penunjukan agensi tidak dilakukan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Sebab, KPK mengendus adanya selisih pembayaran yang membuat negara mengalami kerugian keuangan sebanyak lebih dari dua ratus miliar rupiah.
“Yang sejak awal disetujui oleh YR (Yuddy Renaldi) selaku Dirut, bersama-sama dengan WH (Widi Hartono), untuk bekerja sama dengan enam agensi tersebut di atas untuk menyiapkan dana guna kebutuhan non budgeter BJB,” ujar Budi.
Budi juga menyebut adanya timbal balik dari pengadaan iklan ini. Pasalnya, panitia pengadaan diduga juga mengatur pemilihan iklan untuk dimenangkan rekanan.
“Dirut (Yuddy) bersama-sama dengan PPK mengetahui penggunaan uang yang menjadi dana nonbudgeter BJB,” ucap Budi.
TERPOPULER
