Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kembali melontarkan kritik tajam kepada pemerintah melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka, @bemui_official.
Dengan tajuk utama "EKONOMI NEGARA BOBROK, RAKYAT DIRAMPOK!", BEM UI menyoroti serangkaian kebijakan ekonomi yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elit dan menyengsarakan rakyat.
"Hari ini, kita dihadapkan pada kenyataan pahit: kebijakan ekonomi yang seharusnya berpihak pada rakyat, justru berubah menjadi alat untuk memperkaya segelintir elit," tulis BEM UI dalam keterangan unggahannya dikutip Selasa (26/8/2025).
Menurut BEM UI, negara saat ini dijalankan dengan logika ekstraktif, di mana kebijakan yang ada lebih bertujuan untuk "merampok" sumber daya demi kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kesejahteraan rakyat secara luas.
"Pajak yang mencekik, korupsi dana publik, hingga proyek mercusuar yang hanya menguntungkan kelompok tertentu," tulisnya.
"Semuanya menjadi bukti nyata bahwa negara kita tengah dijalankan dengan logika ekstraktif, bukan untuk kesejahteraan rakyat,"BEM UI menambahkan.
![Massa Mahasiswa dari berbagai universitas saat menggelar aksi menolak RUU TNI di Kawasan DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/20/71858-ilustrasi-demo-mahasiswa-berjalan-di-depan-dpr.jpg)
Melalui metode analisis 'pohon masalah', BEM UI memetakan bahwa akar dari bobroknya ekonomi Indonesia adalah cengkeraman oligarki dan kebijakan yang bersifat populisme semu.
Menurut BEM UI, dominasi oligarki dan pejabat populis yang hanya mementingkan elektoral menjadi biang keladi dari berbagai masalah turunan, seperti beban fiskal yang berat, utang negara yang tinggi, hingga monopoli tanah.
"Kebijakan ekonomi tidak berdiri netral, melainkan sarat kepentingan kelompok dominan," jelas BEM UI.
Baca Juga: #IndonesiaGelap, Mengintip 5 Tuntutan BEM UI untuk Prabowo-Gibran: Ada MBG
Dampaknya, lanjut mereka, terasa langsung oleh masyarakat dalam bentuk kemiskinan, meningkatnya konflik agraria, buruknya layanan publik, dan ketimpangan sosial yang semakin melebar.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena