Infografis
-
Megawati menilai bencana alam yang terjadi merupakan akibat kebijakan pembangunan yang mengabaikan lingkungan.
-
Ia menolak pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan ekologis.
-
PDI Perjuangan diminta konsisten membela rakyat dan kelestarian alam.
Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dalam pidato politiknya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus peringatan HUT PDI Perjuangan ke-53.
Megawati menyoroti maraknya regulasi yang dinilai terlalu memanjakan konsesi besar sehingga memicu bencana ekologis masif di berbagai wilayah Indonesia.
Ia secara spesifik menghubungkan kerusakan lingkungan di wilayah hulu dengan rentetan bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini melumpuhkan puluhan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menurutnya, banjir ekstrem dan longsor tersebut bukanlah sekadar peristiwa alam, melainkan dampak nyata dari perubahan fungsi lahan penyangga menjadi kawasan eksploitasi demi kepentingan segelintir pihak.
“Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem,” tegas Megawati di hadapan ribuan kader partai dalam acara yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Ia menambahkan bahwa pembukaan hutan secara masif untuk tanaman monokultur telah menghilangkan kemampuan alami bumi dalam menyerap air.
Dampaknya, rakyat kecil di wilayah hilir yang tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan justru menjadi pihak yang paling menderita.
Ia pun menegaskan bahwa PDI Perjuangan menolak keras model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan angka, namun mengabaikan keadilan ekologis.
Ia juga mengingatkan kembali pesan Proklamator Bung Karno pada tahun 1946 mengenai vitalnya keberadaan hutan bagi kelangsungan hidup bangsa.
Bagi Megawati, praktik eksploitasi yang terjadi saat ini merupakan kemunduran besar bagi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
“Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi instruksi langsung bagi seluruh kader PDI Perjuangan, baik di jajaran eksekutif maupun legislatif, agar berani menyuarakan kebenaran ekologis dan melawan setiap kebijakan yang merusak bumi.
Megawati menekankan bahwa legitimasi sebuah partai politik tidak hanya diukur dari jumlah kursi kekuasaan, melainkan dari keberpihakannya terhadap rakyat dan kelestarian alam.
Melalui Rakernas I yang mengusung tema “Satyam Eva Jayate” ini, PDI Perjuangan berkomitmen memperkuat agenda strategis untuk menghadapi krisis ekologis demi keselamatan masa depan bangsa.
