Infografis
Suara.com - "Pesta" penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan tajam. Pengamat menilai, pemberian bintang jasa kepada sejumlah menteri dan pejabat yang baru bekerja 10 bulan adalah langkah yang terlalu dini dan dikhawatirkan lebih didasari oleh pertimbangan politis dan kedekatan personal.
Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy, Cusdiawan, mempertanyakan kelayakan sejumlah nama, termasuk Fadli Zon hingga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.
Cusdiawan menilai, usia kabinet yang belum genap setahun seharusnya belum bisa menjadi tolok ukur prestasi yang luar biasa untuk diganjar penghargaan setinggi itu.
"Sebetulnya, usia kabinet yang belum genap setahun, masih belum bisa dijadikan standar keberhasilan ataupun dianggap memiliki prestasi yang luar biasa sehingga dijadikan pijakan untuk memberi tanda kehormatan dan jasa," tutur Cusdiawan kepada Suara.com, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, kontroversi yang muncul di publik justru bisa dimaknai sebagai evaluasi langsung dari rakyat atas kinerja para menteri tersebut.
Sorot Tajam Fadli Zon dan Teddy Indra Wijaya
Cusdiawan secara spesifik menyoroti beberapa nama yang dinilainya kontroversial. Pertama adalah Fadli Zon, Menteri Kebudayaan. Menurutnya, meskipun Fadli memiliki kiprah di bidang kebudayaan, rekam jejaknya yang penuh kontroversi masih lekat dalam ingatan publik.
Nama kedua yang dipertanyakan adalah Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya. Cusdiawan mempertanyakan apakah penghargaan untuk Teddy murni karena kontribusi bagi negara, atau karena faktor kedekatannya dengan Presiden Prabowo.
"Ia mempertanyakan pemberian penghargaan kepada Teddy, apakah karena kedekatan Teddy dengan Prabowo sehingga lantas membuat namanya layak disebut berkontribusi bagi negara dan bangsa?"
Baca Juga: Prabowo Sebut Kemiskinan Akibat Pemimpin Tak Pandai, Netizen Beri Reaksi Menohok
Pada akhirnya, Cusdiawan menyimpulkan bahwa ada kekhawatiran besar di balik pesta bintang jasa ini.
"Hal yang dikhawatirkan bahwa pemberian penghargaan tersebut justru lebih didasarkan pada pertimbangan kedekatan personal dan politis," kata Cusdiawan.
"Publik masih menanti efektivitas kinerja mereka sekaligus dampaknya secara nyata," tambahnya.
Di sisi lain, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan pembelaan. Menurutnya, penghargaan ini diberikan bukan karena status mereka sebagai anggota kabinet, melainkan karena dinilai sudah mencapai prestasi luar biasa dalam 10 bulan pertama.
"Yang kemudian itu diukur oleh Bapak Presiden untuk beberapa anggota kabinet yang meskipun baru 10 bulan, tapi kemudian dianggap sudah mencapai prestasi yang luar biasa. Misalnya dalam hal pangan," tutur Prasetyo.
Ia mencontohkan Menko Pangan dan Menteri Pertanian yang ikut menerima penghargaan.
"Jadi memang bukan karena ini mewakili kabinet itu, enggak. Tapi memang karena prestasi yang sudah dihasilkan selama 10 bulan," katanya.
