REGIONAL:
- Pengganti Wamenaker wajib berintegritas tinggi untuk mencegah korupsi terulang kembali.
- Selain integritas, kompetensi mumpuni di bidang ketenagakerjaan adalah syarat mutlak.
- Wakil menteri idealnya orang lapangan untuk melengkapi menteri yang tipe kantoran.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat mencari Wakil Menteri Ketenagakerjaan pengganti Immanuel Ebenezer dengan sosok yang tidak hanya memiliki integritas, melainkan harus punya kompetensi di bidang ketenagakerjaan.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan integritas mutlak diperlukan agar kasus dugaan pemerasan dan korupsi tidak terulang.
Menurutnya, jika hal serupa terjadi lagi, hal itu akan berlawanan dengan tekad Presiden Prabowo memberantas korupsi.
"Karena itu sosok yang berintegritas dapat meminimalkan peluang terjadinya kasus yang sama pada kabinet Prabowo. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap kabinet Prabowo yang anti korupsi dapat terjaga," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Kamis (28/8/2025).
Sementara itu, kompetensi di bidang ketenagakerjaan diperlukan agar Wamenaker yang baru dapat benar-benar memahami fungsi dan tugasnya.
"Dengan begitu, Wamenaker akan cakap dalam bekerja sehingga dapat membantu Menteri Ketenagakerjaan dalam mengatasi persoalan-persoalan tenaga kerja," kata Jamiluddin.
Menurut Jamiluddin, dua kriteria ini akan membuat kinerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meningkat, yang pada akhirnya akan berimbas positif pada kinerja kabinet secara keseluruhan.
"Jadi, Wamenaker yang berintegritas dan kompeten diharapkan tidak akan menjadi beban Presiden. Wamenaker pengganti Noel akan cepat beradaptasi sehingga Kemenaker dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan maksimal," ujarnya.
Mengenai latar belakang calon, Jamiluddin menilai sosok tersebut bisa berasal dari berbagai kalangan, baik profesional, serikat buruh, maupun partai politik, selama memenuhi dua syarat utama tersebut.
"Sosok yang berintegritas dan kompeten itu bisa saja dari relawan, serikat buruh, partai politik, atau profesional," kata Jamiluddin.
Terpisah, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menambahkan kriteria lain.
Menurutnya, jika Menteri Ketenagakerjaan adalah tipe 'orang kantoran', wakilnya haruslah sosok yang kuat di lapangan.
"Kalau menteri kantoran, wakil orang lapangan supaya ngak ada matahari kembar," kata Pangi.
Namun, ia mengingatkan agar proses seleksi dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak berakhir seperti kasus Noel.
Diperlukan penyaringan ketat terhadap sosok dengan rekam jejak yang jelas.
"Baiknya profesional, aktivis buruh, parpol bisa juga. Cari aja yang mereka ada latar belakang di atas terpenuhi," kata Pangi.
TERPOPULER