Picu Keos, GAMKI Ultimatum DPR Tak Lagi Bikin Ulah: Jangan Benturkan Rakyat dengan Aparat!

Suara.com - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam kericuhan demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, berharap keluarga korban diberi kekuatan untuk menghadapi peristiwa nahas ini.

"GAMKI merasakan dukacita yang mendalam atas meninggalnya Almarhum Affan Kurniawan. Semoga Almarhum beristirahat dalam damai dan Tuhan memberi kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan," ujarnya dikutip pada Sabtu (30/8/2025).

Sahat menegaskan, GAMKI mendorong Kapolri untuk segera menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi tersebut.

"GAMKI mendesak Kapolri untuk menegakkan hukum dan menindak tegas para pelaku yang menyebabkan adanya korban meninggal dalam aksi demonstrasi tanggal 28 Agustus 2025," tegasnya.

Selain aparat kepolisian, Sahat juga menyoroti sikap sejumlah anggota DPR RI yang dinilai abai terhadap jeritan rakyat. Ia menilai, sejumlah pernyataan dari parlemen justru memicu amarah publik.

"GAMKI meminta para anggota dan pimpinan DPR RI untuk berhenti mengeluarkan pernyataan yang tidak berempati kepada aksi demonstrasi dan jeritan rakyat, serta tidak menyampaikan pernyataan yang provokatif ataupun normatif, yang justru semakin meluapkan amarah rakyat," kata Sahat.

Dalam situasi yang memanas, GAMKI mengingatkan masyarakat agar tetap menyuarakan aspirasi secara damai tanpa terprovokasi pihak-pihak tertentu.

"GAMKI mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus berjuang menyuarakan aspirasi rakyat dengan tidak anarkis dan tidak terprovokasi dengan para provokator dan elit politik yang ingin memanfaatkan aksi demonstrasi demi kepentingan kelompok tertentu," jelasnya.

Lebih lanjut, GAMKI menuntut DPR RI untuk segera menemui massa aksi di Senayan dan mendengarkan aspirasi mereka secara langsung.

"GAMKI meminta seluruh anggota dan pimpinan DPR RI untuk dalam 1x24 jam segera hadir ke depan gedung Senayan untuk mendengar serta menjawab langsung aspirasi dan tuntutan rakyat. DPR RI jangan benturkan rakyat dengan polisi dan tentara!" tegas Sahat.

Tak hanya itu, GAMKI juga menuntut percepatan pembahasan sejumlah regulasi penting. Salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang dinilai krusial untuk memberantas praktik korupsi.

"GAMKI mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset," pungkasnya.