Infografis
Suara.com - DPR menjadi sorotan publik setelah meletusnya demonstrasi besar-besaran di Jakarta sepekan terakhir hingga menelan nyawa sopir driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan saat kericuhan di Pejompongan pada Kamis (28/8/2025) malam.
Di tengah meledaknya demonstrasi itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menganggap DPR sebagai pengecut. Pasalnya, tidak ada satu pun anggota Dewan yang menemui massa pendemo sejak unjuk rasa besar meleturs pada Senin (25/8/2025) lalu.
Salah satu yang disorot oleh Formappi adalah pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni.
Peneliti Formappi, Lucius Karus bahkan menyebut Sahroni harus bertanggung jawab karena ucapan kontroversialnya dianggap memicu ledakan amarah para pendemo kepada DPR.
Diketahui, Sahroni sempat mengaku mendukung aparat kepolisian menangkap para pendemo yang dinilai rusuh. Bahkan, politisi Partai NasDem itu sempat menyindir anak-anak yang ikut dalam demonstrasi tersebut.
"Respons yang muncul justru adalah pernyataan konyol anggota DPR Sahroni yang mendukung aparat untuk menangkap pendemo yang anarkis dan di bawah umur," kata Lucius dikutip pada Jumat (29/8/2025).
Dia menganggap gelombang protes kepada DPR itu mencuat karena adanya tunjungan anggota Dewan yang dianggap tak masuk akal. Terlebih kenaikan gaji itu terjadi saat situasi rakyat terlilit masalah ekonomi.
"Alasannya karena tunjangan DPR dinilai terlalu tinggi sedangkan rakyat kebanyakan sedang kesulitan secara ekonomi. Tujuan aksi demonstrasi agar tunjangan-tunjangan tak masuk akal itu dibatalkan sekaligus mendorong DPR untuk lebih peduli pada rakyat," bebernya.
Meledaknya aksi protes atas kenaikan tunjungan itu, DPR juga dinilai malah berusaha menghindar. Hal itu setelah ada kebijakan work from home (WHF) yang diberlakukan pimpinan DPR menjelang aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada Kamis kemarin.
Baca Juga: Jejak Pelarian Rantis Brimob Pelindas Ojol: Dikejar Massa Belasan KM, Tabrak Pintu JLNT Casablanca!
Atas sikap yang dianggap justru menghindari gelombang aksi berjilid-jilid itu, DPR dianggap tidak pantas lagi untuk dijadikan sebagai representasi rakyat.
"Bagaimana bisa DPR justru memilih untuk menghindar. Rapat-rapat ditiadakan agar anggota tidak berhadapan langsung dengan massa. Ini sungguh sebuah pilihan yang boleh dibilang agak 'pengecut'," ungkap Lucius.
Lebih lanjut, Lucius juga turut menyoroti adanya korban jiwa sopir ojol yang tewas dilindas rantis Brimob. Dia pun mendesak agar DPR segera menyatakan aparat tidak lagi menggunakan kekerasan saat menghadapi protes rakyat.
"Bukan waktunya lagi bagi DPR untuk diam, karena emosi rakyat semakin tinggi setelah jatuhnya korban. Saatnya DPR membuktikan semua anggapan dan sikap tidak percaya publik kepada mereka dijawab melalui respons yang bijak dan tepat," desaknya
