Jokowi-Prabowo Diadu Domba? Raja Juli Antoni Ungkap Fakta Mengejutkan

Suara.com - Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, menjadi sorotan selepas demo ricuh yang terjadi di beberapa wilayah.

Raja Juli Antoni mengklaim adanya upaya sistematis oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan hoaks dengan tujuan mengadu domba Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Raja Juli Antoni, dalam kapasitasnya sebagai tokoh PSI, menyoroti fenomena penyebaran hoaks yang menurutnya sengaja dirancang untuk menciptakan ketegangan antara dua figur politik sentral tersebut.

"Mas Kaesang memberikan pesan ke saya, tadi sudah rilis ya, tadi kan Mas Kaesang membuat rilis bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang dihadapi ini di medsos yang cukup dibanjiri banyak pihak yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Jokowi termasuk Mas Gibran dan PSI," kata Raja Juli dikutip Rabu (3/9/2025)

"Jadi Mas Kaesang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoaks," tambah Raja Juli.

Klaim ini muncul di tengah berbagai narasi dan interpretasi publik terkait transisi kekuasaan dan potensi koalisi politik.

Dengan menyatakan adanya pihak yang ingin mengadu domba, Raja Juli secara tidak langsung mengindikasikan adanya motif politik di balik penyebaran informasi palsu tersebut.

Adanya upaya membenturkan Jokowi dan Prabowo ini memang bukan hal baru dalam lanskap politik Indonesia.

Sejak Pilpres 2014 dan 2019, narasi polarisasi seringkali digunakan untuk memecah belah dukungan publik.

Baca Juga: Prabowo Jenguk Korban Demo Ricuh di RS Polri, Janjikan Motor Baru dan Carikan Pacar

Namun, dalam konteks saat ini, di mana Prabowo akan melanjutkan estafet kepemimpinan dari Jokowi, upaya adu domba ini menjadi lebih krusial.

Jika berhasil, hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan menghambat proses transisi yang mulus.

Mungkinkah Ada Pihak yang Ingin Melemahkan Pemerintah Prabowo?

Pertanyaan besar yang muncul dari pernyataan Raja Juli adalah, apakah memang ada pihak yang ingin melemahkan pemerintah Prabowo dengan cara membuat provokasi, termasuk saat demo-demo yang terjadi belakangan ini?

Ada beberapa perspektif untuk menganalisis kemungkinan ini:

1. Motif Politik Oposisi atau Pesaing: Dalam setiap kontestasi politik, selalu ada pihak yang tidak puas dengan hasil akhir.

Kelompok-kelompok ini mungkin memiliki kepentingan untuk melemahkan pemerintahan yang baru terbentuk, baik untuk tujuan politik di masa depan, atau sekadar untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka.

Penyebaran hoaks dan provokasi saat demo bisa menjadi salah satu taktik untuk menciptakan citra negatif, menurunkan kepercayaan publik, atau bahkan memicu ketidakstabilan.

2. Pemain Lama dalam Polarisasi: Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa ada aktor-aktor yang memang mahir dalam memainkan isu-isu polarisasi.

Mereka mungkin menggunakan momen transisi ini untuk kembali mengaktifkan narasi adu domba demi keuntungan politik mereka sendiri, tanpa memedulikan dampak jangka panjang terhadap stabilitas negara.

3. Ketidakpuasan Murni yang Dimanfaatkan: Tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap demo, ada elemen masyarakat yang memang memiliki ketidakpuasan murni terhadap kebijakan atau kondisi tertentu.

Namun, pihak-pihak yang ingin melemahkan pemerintah bisa saja menyusup atau memanfaatkan ketidakpuasan ini dengan menyebarkan informasi palsu atau memprovokasi tindakan anarkis, sehingga demo yang awalnya legitimate menjadi tercoreng dan merugikan pemerintah.

4. Tujuan Jangka Panjang: Pelemahkan pemerintah baru dapat memiliki tujuan jangka panjang, seperti mempersiapkan diri untuk pemilu berikutnya, atau bahkan mencoba mengganggu program-program yang telah dicanangkan.

Dengan menciptakan kegaduhan sejak awal, diharapkan fokus pemerintah akan terpecah dan kinerjanya tidak optimal.

Implikasi dan Tantangan

Jika klaim Raja Juli Antoni benar, bahwa ada pihak yang sengaja menyebarkan hoaks untuk mengadu domba dan melemahkan pemerintah, maka ini menjadi tantangan serius bagi stabilitas nasional.

Pemerintah Prabowo-Gibran nantinya harus siap menghadapi gelombang disinformasi dan upaya provokasi.

Penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat, untuk bersikap kritis terhadap informasi yang beredar, terutama di media sosial.

Verifikasi fakta dan tidak mudah termakan hoaks adalah kunci untuk mencegah upaya adu domba. Selain itu, aparat penegak hukum juga memiliki peran krusial dalam menindak penyebar hoaks dan provokator yang bertujuan merusak tatanan sosial dan politik.

Pada akhirnya, pernyataan Raja Juli Antoni ini menjadi pengingat bahwa dinamika politik Indonesia selalu diwarnai oleh berbagai kepentingan.

Upaya untuk menciptakan stabilitas dan persatuan pasca-pemilu memerlukan kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang mungkin memiliki agenda tersembunyi.