REGIONAL:
- Prabowo dan pejabat negara diminta mengambil pelajaran dari demo berujung kericuhan
- Jimly menilai bahwa gelombang unjuk rasa yang meluas dampak dari kebijakan fiskal Prabowo
- Jimly mengamini bahwa beberapa kebijakan dan program Prabowo tujuannya baik.
Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil pelajaran dari peristiwa unjuk rasa yang berlangsung pada 28-30 Agustus 2025.
"Presidennya harus belajar ini, mengambil pelajaran dari peristiwa ini, juga semua pejabat. Pejabat itu jangan sombong," kata Jimly pada acara 'Bincang-Bincang bersama para Tokoh Muslim' di Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).
Unjuk rasa yang meluas di berbagai daerah itu menurutnya merupakan akumulasi tata kelola pemerintahan yang bermasalah. Kemudian tersulut dengan sikap arogansi yang ditunjukkan sejumlah pejabat negara.
"Ini objektif, kejadian ini terjadi karena kekecewaan umum meluas," katanya.
Jimly menilai bahwa gelombang unjuk rasa yang meluas dampak dari kebijakan fiskal Prabowo, seperti efisiensi anggaran, Danantara dan berbagai program pemerintah yang menelan biaya tinggi seperti Koperasi Merah Putih hingga makan bergizi gratis atau MBG.
Efisiensi, katanya, memiliki dampak luas kepada pemerintah daerah. Sebab dana pusat ke daerah menjadi berkurang.
Alhasil, pemerintah daerah harus memutar otak mendapatkan penghasilan penggantinya, salah satu upaya yang ditempuh dengan menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB.
![Presiden Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo saat berada di RS Bhayangkara Jaktim. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan pembatasan aturan mengeluarkan pendapat di muka umum. [Suara.com/Novian]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/09/01/82460-presiden-prabowo-subianto.jpg)
Hal itu setidaknya tergambar di berbagai wilayah, seperti di Kabupaten Pati yang diprotes warga dengan aksi unjuk rasa besar-besaran.
Jimly mengamini bahwa beberapa kebijakan dan program Prabowo tujuannya baik. Namun dengan berbagai kebijakan fiskal dan program membutuhkan anggaran yang fantastis itu seharusnya dilakukan secara bertahap.
"Ini soal manajemen. Tidak bertahap, langsung. Nah, ini soal duit ini angkanya berubah sedikit berubah semua implikasinya ke seluruh Indonesia," ujarnya.
Dia pun memberikan solusi kepada Prabowo, agar kejadian ini tidak terulang kembali.
"Solusinya itu, ya, ini presiden jangan punya ide sendiri. Dia harus berdiskusi. Public policy itu menyakit banyak orang. Enggak boleh punya ide sendiri. Enggak bisa. Jadi saya rasa ini jadi pelajaran," kata Jimly.
TERPOPULER