Kepala BIN Bawa Berkas Bertemu Presiden Prabowo: Ada Informasi Harus Saya Sampaikan

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah demonstrasi mulai mereda.

Kepala BIN Muhammad Herindra tiba sekitar pukul 13.00 WIB menggunakan kemeja batik cokelat seraya membawa lembaran berkas yang ia kepit.

"Tentunya, ada informasi yang harus saya sampaikan kepada Presiden. Itu saja," katanya saat ditanya terkait agenda pembahasan rapat pasca-kericuhan demonstrasi yang belakangan ini terjadi, Kamis 4 September 2025.

Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto yang tiba lebih dulu sekitar pukul 12.30 WIB juga hadir memenuhi panggilan ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Aris yang berkemeja putih dengan balutan celana hitam berjalan bergegas setelah menyampaikan keterangan singkat kepada awak media di sekitar area Pilar Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Ya tentunya lah, dengan perkembangan dinamika saat ini. Pada prinsipnya Presiden kan selalu memberikan seluruh elemen bangsa untuk kita bersatu. Karena persatuan itu kunci Indonesia untuk maju," katanya saat ditanya maksud kedatangannya ke Istana Jakarta.

Ia menyatakan bahwa situasi nasional pasca-demonstrasi anarkis di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya telah terkendali dan aman.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025) [Suara.com/ANTARA]

Sebelumnya beredar kabar, Pemerintah bersama DPR dijadwalkan bertemu dengan perwakilan seluruh organisasi mahasiswa pada hari ini.

Untuk menampung aspirasi dan tuntutan yang berkembang pasca-demonstrasi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan itu penting. Karena sebagian tuntutan mahasiswa berada di luar kewenangan legislatif sehingga perlu dibahas bersama eksekutif.

Sebelumnya, mahasiswa telah menyampaikan sejumlah tuntutan di DPR, mulai dari jaminan demokrasi dan supremasi sipil, pembentukan tim investigasi kerusuhan.

Penghentian fasilitas dan tunjangan DPR, hingga percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.