Infografis
Suara.com - Di tengah gelombang unjuk rasa besar-besaran yang mengguncang negeri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengambil langkah drastis yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, para pimpinan fraksi parlemen sepakat untuk melakukan reformasi kelembagaan secara besar-besaran, dimulai dengan memangkas fasilitas mewah para anggota dewan.
Keputusan monumental ini diambil dalam sebuah pertemuan darurat yang digelar di ruang rapat pimpinan DPR, kompleks parlemen, Senayan, Kamis (4/9/2025). Pertemuan tersebut dihadiri oleh pimpinan DPR lainnya seperti Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, beserta seluruh ketua fraksi.
Hasilnya? Dua kebijakan populis yang selama ini menjadi sorotan publik langsung dieksekusi.
"Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR," kata Puan dalam keterangan resminya sebagaimana dilansir Antara.
Langkah ini diambil sebagai bukti bahwa DPR mendengar dan serius menanggapi aspirasi masyarakat. Puan menegaskan bahwa parlemen akan terus berbenah diri dan menjadikan kritik publik sebagai masukan yang konstruktif. Ia bahkan menyatakan akan turun tangan langsung untuk memastikan reformasi berjalan.
"Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR," katanya menegaskan.
Sebelum mengambil keputusan internal ini, DPR pada Rabu (3/9) telah membuka ruang dialog dengan mengundang perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa untuk membahas kondisi bangsa. Dalam pertemuan emosional tersebut, DPR secara terbuka mengakui kesalahannya.
Mewakili seluruh anggota dewan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas segala kekeliruan dan kekurangan yang dirasakan rakyat selama ini.
Baca Juga: Percakapan Dalam Rantis yang Melindas Affan, Kompol Cosmas Sebut Hanya Jalankan Perintah
Namun, Dasco menyadari bahwa kata maaf saja tidak akan pernah cukup untuk memulihkan kepercayaan publik.
"Permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Dasco dalam pertemuan tersebut.
Dasco membeberkan bahwa reformasi yang akan dipimpin Puan Maharani tidak hanya berhenti pada tunjangan dan kunjungan kerja. Evaluasi menyeluruh terhadap struktur gaji dan tunjangan lainnya juga akan dilakukan.
Lebih dari itu, DPR juga berkomitmen untuk mendukung agenda-agenda krusial yang menjadi tuntutan rakyat. Dasco menyebut DPR akan mendukung pembentukan tim investigasi dugaan makar serta mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang selama ini mandek.
"Serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan DPR," kata Dasco.
