Suara.com - Pusat Penerangan (Puspen) TNI tegas membantah beredarnya kabar yang menyebut akan diberlakukan darurat militer sebagai respons atas aksi unjuk rasa.
Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah memastikan bahwa kabar tersebut hoaks alias berita bohong.
"Kami menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum maupun fakta," kata Freddy kepada wartawan, Jumat (5/9/2025).
Dia menegaskan bahwa seluruh tindakan TNI berada dalam koridor konstitusi dan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang kekuasaan tertinggi militer.
"Saya tegaskan kembali bahwa TNI tidak memiliki niat, rencana, maupun inisiatif untuk memberlakukan darurat militer. Semua tindakan TNI berada dalam kerangka konstitusi, perundang-undangan, dan arahan Presiden," tegasnya.
Untuk itu, Freddy mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Masyarakat diminta tetap tenang, kritis, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak berdasar," katanya.
Sebelumnya, Freddy Ardianzah menegaskan sikap profesional dan kepatuhan institusinya pada supremasi sipil.
Freddy mengapresiasi 17+8 Tuntutan Rakyat yang diajukan dan memandangnya sebagai masukan konstruktif dalam kerangka demokrasi.
Baca Juga: Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
"Intinya bahwa TNI sangat menghormati dan mengapresiasi tuntutan itu kemudian dalam konteks kerangka hukum dan demokrasi Indonesia," kata Freddy saat menggelar konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Jumat (5/9/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa TNI secara konsisten menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil sebagai pilar utama negara.
"Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan," ujar Freddy.
