- TNI hormati dan apresiasi tuntutan masyarakat sipil (17+8).
- TNI tegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi supremasi sipil.
- TNI siap laksanakan apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.
Suara.com - Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI) menanggapi resmi Tuntutan 17+8 yang diajukan masyarakat sipil, khususnya tiga poin yang berkaitan dengan peran TNI di ranah sipil.
Kepala Puspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menegaskan sikap profesional dan kepatuhan institusinya pada supremasi sipil.
Freddy mengapresiasi tuntutan yang diajukan dan memandangnya sebagai masukan konstruktif dalam kerangka demokrasi.
"Intinya bahwa TNI sangat menghormati dan mengapresiasi tuntutan itu kemudian dalam konteks kerangka hukum dan demokrasi Indonesia," kata Freddy saat menggelar konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Jumat (5/9/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa TNI secara konsisten menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil sebagai pilar utama negara.
"Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan," ujar Freddy.
Sebagaimana diketahui, dalam tuntutan 17+8, ada tiga poin yang ditujukan kepada TNI.
Pertama, mengembalikan TNI segera ke barak serta menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
Kedua, menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
Baca Juga: Anggota BAIS Dituduh Provokator Demonstrasi, Kapuspen TNI Ungkap Kronologinya!
Ketiga, komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Sebelumnya diberitakan, Pimpinan DPR telah mengumumkan menghentikan tunjangan perumahan kepada legislator.
Selain itu, Pimpinan DPR memberlakukan moratorium untuk kunjungan kerja ke luar negeri.
