Saat itu, dia dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintah, bahkan menyinggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pada 2013, Ganjar beralih ke jalur eksekutif dengan terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, menjadikannya salah satu pemimpin daerah yang paling dikenal publik.
Setelah Pilpres 2024, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD harus menerima kekalahan.
Saat ini Ganjar mengemban tugas sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan untuk Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Dia juga sempat menegaskan keputusannya untuk berada di jalur oposisi guna menjaga mekanisme "check and balance" terhadap pemerintahan terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam sebuah pernyataan, Ganjar menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski begitu, dia tetap menyatakan rasa hormatnya terhadap hasil pemilihan umum.
"Untuk mencintai Republik ini, kita akan mengawal dengan cara lain dan saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," kata Ganjar pada Mei 2024.
Puan Maharani: Ketua DPR Dua Periode
![Ketua DPR RI, Puan Maharani. [Instagram/dpr_ri]](https://media.arkadia.me/v2/articles/triasrohmadoni/f0B21jDtZLBi9QEu3es5Tu5mv4nws7ub.png)
Puan Maharani, putri dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan cucu dari Presiden pertama RI Soekarno, mengawali karier politiknya dengan menjadi anggota DPR RI pada 2009.
Kariernya menanjak di bawah naungan PDI Perjuangan hingga dia menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan pada 2012.
Baca Juga: Bukan Kader PSI, Inilah Driver Ojol Asli yang Bertemu Gibran di Istana Wapres
Setelah berhasil mengantarkan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2014, Puan ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Presiden Joko Widodo.
Dia menjadi menteri koordinator termuda yang membawahi delapan kementerian.
Pada tahun 2019 dan kembali di 2024, Puan mencetak sejarah sebagai perempuan pertama dan satu-satunya yang menjabat Ketua DPR RI pasca-Reformasi. Posisinya saat ini sangat strategis di tengah tuntutan publik.
Menanggapi gelombang demonstrasi "17+8 tuntutan rakyat", Puan baru-baru ini mengadakan audiensi dengan berbagai tokoh masyarakat di parlemen.
Dia menyampaikan apresiasi atas masukan yang diterima dan meminta maaf atas sikap anggota DPR yang menyinggung perasaan publik.
Selain itu Puan juga mengambil langkah cepat untuk menanggapi isu-isu kontroversial, seperti meniadakan tunjangan perumahan anggota DPR dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
