Infografis
Suara.com - Pernyataan mengejutkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bahwa 60 keluarga menguasai hampir setengah dari lahan bersertifikat di Indonesia memicu reaksi keras di DPR. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah menaikkan pajak secara signifikan bagi para konglomerat tersebut sebagai langkah menuju keadilan agraria.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Nusron di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (8/9/2025), Deddy Sitorus awalnya mengapresiasi keterbukaan pemerintah.
"Pak Menteri, saya sangat senang mendengar ketika Pak Menteri bicara bahwa tanah di Indonesia ini dikuasai oleh 60 keluarga. Artinya kan negara sudah mulai jujur nih sama rakyat," kata Deddy.
Namun, ia menegaskan bahwa fakta ini tidak boleh berhenti sebagai pernyataan semata, melainkan harus menjadi momentum untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kecemburuan sosial. Deddy menuntut tindakan nyata berupa percepatan reforma agraria.
"Saya kira pajaknya harus dinaikkan betul, Pak. Mereka sudah cukup kaya, mereka sudah sangat kaya. Saatnya negara mengambil untuk mendistribusikannya kepada rakyat," tegas Deddy.
"Mereka sudah kaya untuk 70 keturunan, Pak, bukan 7 turunan lagi."
Deddy bahkan mencontohkan konflik agraria di Kabupaten Pati sebagai akibat dari ketidakadilan yang dirasakan rakyat kecil.
"Jangan sampai terjadi seperti di Pati kemarin, anggaran mereka turun lalu berinisiatif menaikkan PBB, akhirnya kekacauan," katanya.
Sebelumnya, pernyataan ini merujuk pada data yang diungkapkan Menteri Nusron Wahid pada Minggu (13/7/2025). Ia membeberkan bahwa 48 persen dari 55,9 juta hektare lahan bersertifikat di Indonesia dikuasai oleh hanya 60 keluarga.
Baca Juga: Nasib 3,1 Juta Ha Lahan Sawit Sitaan Dipertanyakan, DPR Cecar Kementerian ATR/BPN
Meskipun Nusron tidak membeberkan identitas keluarga-keluarga tersebut, ia menyebut penguasaan lahan yang tidak merata ini sebagai akar permasalahan kemiskinan struktural.
"Ini saya anggap kebijakan yang salah secara struktural yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi secara struktural. Jadi bukan karena tidak mampu, tapi karena kebijakan yang waktu itu belum berpihak," jelas Nusron.
