Tim bisa melibatkan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM serta organisasi masyarakat sipil yang kredibel.
Menurutnya, keterlibatan lembaga independen juga bisa menjadi penyeimbang agar hasil investigasi tidak hanya berdasarkan kacamata aparat penegak hukum.
"Kalau ada tim yang dibentuk, maka tim itu harus bekerja objektif," katanya.
Aminuddin mengingatkan, kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan maupun pemerintah bisa tergerus terus jika penanganan kasus kerusuhan dilakukan secara setengah hati.
Apalagi di situasi rawan sosial seperti sekarang.
"Transparansi adalah kunci. Kalau Presiden serius membentuk tim pencari fakta itu akan memberi pesan kuat bahwa negara peduli dan adil bagi seluruh rakyatnya," sebut Imanuddin.
Diketahui, kerusuhan di DPRD dipicu oleh amarah massa setelah insiden di Jakarta yang menewaskan Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online saat unjuk rasa menolak tunjangan anggota DPR RI.
Gelombang kemarahan meluas hingga Makassar. Hal ini menyebabkan dua gedung DPRD terbakar.
Puncaknya, pembakaran gedung wakil rakyat itu menewaskan tiga orang meninggal dunia. Mereka adalah Saiful, Sarinawari dan Basri atau Abay. Sementara, tujuh orang diantaranya luka-luka.
Baca Juga: Selain Pecat Sri Mulyani, Ini 4 Kementerian yang Kena Reshuffle Prabowo
Selain itu, ada 67 kendaraan ludes dibakar.
Hingga kini, sebanyak 29 orang pelaku telah ditangkap.
Di lokasi DPRD Sulsel, polisi mengamankan 14 orang tersangka. Salah satunya masih di bawah umur.
Mereka berinisial RN, RHM, MIS, RND, MR, AFJ, SNK, AFR, MRD, MRZ, MHS, AMM, MAR, dan AY.
Sedangkan di gedung DPRD Makassar, 15 orang diamankan, dengan lima di antaranya anak di bawah umur.
Mereka berinisial MYR, AG, GSL, MAP, ASW, MS, FTR, MAF, RMT, ZM, MI, FDL, MAY, IA, dan MNF.
