Vietnam Naikkan Tunjangan Guru 70 Persen, Target 20 Dunia, Indonesia Kapan Menyusul?

Suara.com - Kabar gebrakan besar datang dari negara tetangga, Vietnam. Saat Indonesia masih bergelut dengan isu klasik kesejahteraan pendidik, Pemerintah Vietnam justru mengumumkan kebijakan radikal: menaikkan tunjangan guru hingga 70% dan menargetkan sistem pendidikannya masuk jajaran 20 terbaik dunia pada 2045.

Kabar ini sontak viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial, menyoroti langkah progresif negara tersebut dalam memprioritaskan sektor pendidikan. Kebijakan ambisius ini menjadi tamparan keras sekaligus cermin bagi kondisi pendidikan di Tanah Air.

Reformasi ini bukan sekadar wacana. Berdasarkan informasi yang beredar, langkah ini merupakan sebuah cetak biru yang terstruktur dan memiliki landasan hukum yang kuat.

"Pemerintah Vietnam resmi meluncurkan reformasi pendidikan terbesar dalam sejarah melalui Resolusi 71 yang dikeluarkan Politbiro Partai Komunis Vietnam pada 22 Agustus 2025."

Target jangka panjang pun telah dipatok dengan sangat jelas, menunjukkan keseriusan Vietnam untuk menjadi pemain utama di panggung pendidikan global.

"Roadmap pendidikan sepanjang 20 tahun ini menargetkan sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Vietnam masuk jajaran 20 terbaik dunia pada 2045."

Komitmen ini dipertegas dengan menempatkan sektor sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional. "Dikutip dari VN Express, pemerintah Vietnam menegaskan bahwa pendidikan, pelatihan, sains, dan teknologi akan menjadi prioritas nasional tertinggi."

Bahkan, Vietnam telah menetapkan target jangka menengah yang konkret untuk tahap pertama. "Pada rencana jangka menengah, Vietnam menargetkan bahwa pada 2030 seluruh anak usia 3–5 tahun mendapat akses pendidikan prasekolah, serta wajib belajar SMP diberlakukan."

Bagaimana Kondisi Pendidikan Indonesia?

Berbanding terbalik, potret pendidikan Indonesia pada tahun 2025 masih diwarnai berbagai persoalan krusial.

Alih-alih bicara target kelas dunia, pemenuhan hak-hak dasar para pahlawan tanpa tanda jasa masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai.

Masalah guru honorer adalah luka lama yang terus menganga. Ratusan ribu guru masih hidup dengan gaji jauh di bawah upah minimum regional (UMR), tanpa jaminan masa depan yang jelas.

Proses pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digadang-gadang sebagai solusi pun berjalan lambat dan kerap diwarnai masalah teknis serta formasi yang terbatas.

Selain itu, ketimpangan fasilitas pendidikan antara kota-kota besar dengan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat terasa.

Di saat sekolah di Jakarta sudah menikmati fasilitas digital, banyak sekolah di pelosok negeri yang masih berjuang dengan bangunan nyaris rubuh, ketiadaan listrik, dan akses internet yang hanya angan-angan.