Suara.com - Perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya pencopotan Budi Arie Setiadi dari kursi Menteri Koperasi, dinilai sebagai upaya 'bersih-bersih' sejak dini. Pengamat politik menilai langkah ini merupakan strategi untuk menghindari terulangnya rekor menteri terjerat kasus hukum seperti di era sebelumnya, salah satunya kasus yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel.
Pengamat politik Agung Baskoro menjelaskan, keputusan ini bukan semata soal poros politik, melainkan strategi untuk menghindari catatan buruk di kabinet. Menurutnya, Prabowo tidak ingin jajarannya terjerat hukum seperti pada masa pemerintahan sebelumnya.
"Kasus Noel, itu kan memalukan Presiden. Jangan sampai rekornya Pak Jokowi pecah sama rekornya Pak Prabowo sekarang," kata Agung kepada Suara.com, Selasa (9/9/2025).
Agung mengingatkan, Jokowi tercatat sebagai presiden dengan jumlah menteri terbanyak yang terjerat kasus korupsi, melampaui era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kondisi ini berpotensi terulang di pemerintahan Prabowo karena jumlah anggota kabinet yang jauh lebih besar.
"Pak Prabowo ini potensial [mengalami hal serupa] karena kabinetnya gemuk, besar jumlahnya. Jadi orang tersangkut akan sangat mungkin karena jumlahnya lebih besar," imbuhnya.
Pencopotan Budi Arie sebagai Mitigasi Dini
Karena itu, menurut Agung, pencopotan Budi Arie yang disebut-sebut terkait kasus judi online menjadi bentuk mitigasi dini dari Presiden Prabowo. Meskipun status hukum Budi Arie baru sebatas pemanggilan sebagai saksi, hal itu sudah cukup menjadi alarm bagi Presiden.
"Walaupun baru tahap pemanggilan sebagai saksi, tapi kan itu sebuah early warning system, supaya kabinet tidak terpecah fokusnya di luar kinerja," kata Agung.
Langkah cepat Prabowo ini, menurut Agung, juga merupakan respons atas kritik dan gugatan publik yang menuntut pemerintahan yang lebih bersih.
"Apalagi ada ekosistem gugatan publik cukup besar ya. Jadi untuk menindaklanjuti itu secara konsisten, maka kabinet ini dibersihkan," pungkasnya.
TERPOPULER
