- Orang-orang yang terlibat kasus korupsi yang ditangani KPK didominasi kalangan pejabat eselon dan swasta
- Total ada pejabat eselon dan pihak swasta yang berurusan dengan KPK karena terlibat korupsi mencapai ratusan orang.
- Sementara, anggota DPR/DPRD yang terjerat KPK menduduki urutan ketiga.
Suara.com - Seluruh orang yang berurusan dengan KPK karena terlibat kasus korupsi didominasi oleh kalangan pejabat eselon I, II, dan III serta pihak swasta. Hal itu berdasar data statistik penindakan KPK terhadap kasus-kasus korupsi.
Data soal profesi yang terjerat kasus korupsi diungkapkan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat berpidato dalam acara yand dihadiri pimpinan Pemprov dan DPRD Kalimantan Timur di Balikpapan, Kamis (11/9/2025)
"Sejarah akan selalu berpihak kepada mereka yang berani menjaga integritas," beber Setyo.
Berdasarkan data terkini penanganan perkara KPK pihak swasta menempati urutan teratas dengan 483 orang, diikuti oleh pejabat eselon I, II, dan III sebanyak 437 orang.
Di urutan ketiga terdapat anggota DPR dan DPRD dengan jumlah 363 orang yang ditangani KPK.
Setyo menegaskan bahwa korupsi yang terus berulang bukan hanya disebabkan oleh kelemahan sistem, tetapi juga karena perilaku pejabat yang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.
Menurutnya, fakta kerentanan ini menjadi ancaman serius yang dapat menghambat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Berbagai indikator lain turut menunjukkan bahwa integritas nasional masih dalam kondisi rentan.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2024 berada di skor 37 dari 100, yang mengindikasikan persepsi korupsi di sektor publik masih tinggi.
Sementara itu, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) masyarakat juga dinilai belum konsisten dengan skor 3,85 dari skala 5,00.
Baca Juga: Gaya Koboi Dinilai Bisa Ganggu Pasar, Menkeu Baru Purbaya Diminta Tiru Sri Mulyani: Banyakin Kerja!
Untuk mengatasi persoalan ini, KPK menjalankan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang mencakup tiga pendekatan utama.
"Trisula tersebut adalah pendidikan untuk membangun nilai antikorupsi, pencegahan melalui perbaikan sistem, dan penindakan untuk memberikan efek jera," jelas Setyo.
Menurut dia, tantangan integritas ke depan semakin berat seiring munculnya potensi korupsi digital, polarisasi politik, dan kebutuhan akan ketahanan moral individu.
Pejabat yang jujur seringkali dianggap tidak fleksibel dan dikucilkan, padahal mereka adalah benteng terakhir birokrasi yang bersih. Oleh karena itu, Setyo menekankan bahwa keberanian menjadi syarat mutlak untuk mempertahankan integritas di tengah berbagai tekanan.
"Semua orang punya kesempatan untuk bisa menjadi pejabat, tapi tidak semua bisa meninggalkan legacy yang baik," ujar Setyo.
