- Ikrar Nusa Bhakti menyoroti pentingnya calon pengganti Kapolri tidak termasuk dalam kategori “Geng Solo”.
- Kapolri yang baru diharapkan nantinya benar-benar bisa membuat suatu langkah-langkah reformasi.
- Ikrar juga menyoroti kasus kerusuhan pada akhir Agustus dan awal September 2025
Suara.com - Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti, menyoroti pentingnya calon pengganti Kapolri tidak termasuk dalam kategori “Geng Solo”. Hal itu dia sampaikan di tengah beredarnya isu pergantian Kapolri.
Ikrar melalui kanal YouTube-nya, Ikrar Nusa Bhakti, melontarkan pertanyaan apakah calon pengganti Kapolri akan menjadi sosok yang lebih dekat dengan Presiden Prabowo Subianto atau tetap berada dibawah pengaruh mantan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, meskipun nama Kapolri yang mendatang sulit dipisahkan dengan Jokowi, figur yang menjadi calon pengganti Kapolri tidak boleh termasuk dalam lingkaran yang banyak pihak menyebutnya sebagai “Geng Solo”.
“Yang penting dia bukanlah orang yang terlalu dekat (dengan Jokowi) seperti yang disebut oleh banyak orang sebagai orang-orang yang masuk dalam kategori Geng Solo,” ujar Ikrar dikutip Senin (15/9/2025).
Ikrar menyebut Kapolri saat ini, Listo Sigit Prabowo dan Panglima TNI, Agus Subiyanto sebagai contoh figur yang masuk dalam kategori tersebut.
Isu tersebut, ujar Ikrar, menjadi penting bagi citra Presiden Prabowo, dikarenakan sikap masyarakat yang sangat memperhitungkan Kapolri.
“Persoalan pimpinan Polri memang sangat diperhitungkan oleh masyarakat, karena diharapkan Kapolri yang baru benar-benar bisa membuat suatu langkah-langkah reformasi di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kemudian juga bisa membuat langkah-langkah hukum yang tepat,” ungkapnya.
Ia pun menyinggung sejumlah kasus yang mangkrak atau belum diselesaikan, seperti dugaan ijazah palsu Jokowi dan tuntutan perdata kepada Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, Ikrar juga menyoroti kasus kerusuhan pada akhir Agustus dan awal September 2025 yang dirasa masih kurang transparansi dalam penanganannya. Khususnya terkait nasib anggota TNI yang diduga terlibat.
“Kita ingin ada transparansi mengenai apa yang terjadi, agar ini tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Dengan citra Presiden ke-8 RI yang dipertaruhkan, yaitu sebagai pemilik otoritas kekuasaan penuh yang dipilih dan mendapat kepercayaan rakyat, Ikrar berharap isu mengenai calon pergantian Kapolri tersebut tidak lagi menjadi sekedar isu.
“Jika itu hanya sebuah isu yang terus berlangsung, ini juga tentunya akan memberikan citra buruk kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang mandat penuh Presiden Republik Indonesia yang memiliki otoritas kekuasaan penuh karena dia dipilih rakyat dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat,” tutupnya.
Reporter : Nur Saylil Inayah Sumber
TERPOPULER
