Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'

Suara.com - Kancah perpolitikan nasional beberapa waktu lalu diwarnai dinamika tinggi menyusul gelombang demonstrasi yang menyasar gedung DPR RI.

Unjuk rasa yang mayoritas diikuti oleh generasi muda, terutama Gen Z, menjadi cerminan kegelisahan publik terhadap kinerja para wakil rakyat.

Tak hanya di jalanan, media sosial pun riuh dengan tagar dan unggahan kritis yang melahirkan "17+8 Tuntutan Rakyat", yakni rangkuman aspirasi yang menuntut pembenahan serius di tubuh parlemen dan lembaga negara lainnya.

Di tengah sorotan tajam tersebut, DPR di bawah kepemimpinan kolektif, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengambil langkah responsif.

Dasco menjadi salah satu figur sentral yang mengartikulasikan jawaban lembaga legislatif atas tuntutan publik, terutama Gen Z, yang menggema kuat.

DPR tidak tinggal diam dan secara sigap menanggapi aspirasi yang terangkum dalam "17+8 Tuntutan Rakyat" tersebut.

“Pada hari ini kami menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan Kamis (4/9/2025) kemarin,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (05/09/2025).

Pernyataan ini menjadi sinyal awal bahwa DPR serius mendengarkan suara jalanan yang didominasi kaum muda.

Beberapa waktu lalu, Dasco menegaskan kerja-kerja legislator ke depan harus semakin ramah atau dekat dengan generazi muda terutama Gen Z.

Enam Poin Jawaban Konkret DPR

Sebagai bukti keseriusan, Dasco sempat membacakan enam butir kesepakatan yang telah ditandatangani oleh seluruh pimpinan DPR, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, serta para wakilnya Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Keputusan ini bukan sekadar retorika, melainkan langkah konkret yang menyentuh langsung fasilitas dan hak keuangan anggota dewan.

Beberapa poin krusial yang disepakati antara lain penghentian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025, dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan.

Tak hanya itu, DPR juga sepakat melakukan pemangkasan tunjangan lain seperti biaya listrik, telepon, hingga transportasi.

Langkah tegas lainnya adalah penghentian hak-hak keuangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politiknya.

Untuk memastikan hal ini berjalan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan berkoordinasi dengan mahkamah partai.

Terakhir, dan yang paling penting untuk Gen Z, DPR berkomitmen untuk penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi dan kebijakan.

"Keempat, Penghentian hak-hak keuangan bagi anggota DPR RI yang dinonaktifkan partai politiknya," imbuh Dasco saat membacakan poin keputusan tersebut.

Lebih Ramah Gen Z

Langkah cepat Dasco dan pimpinan DPR ini menuai apresiasi dari berbagai kalangan.

Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai respons DPR patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan dalam menanggapi aspirasi publik.

Menurutnya, langkah ini berpotensi besar memperbaiki citra DPR di mata masyarakat, terutama di kalangan Gen Z.

“Menurut saya, apa yang disampaikan oleh DPR, terutama Dasco, soal tuntutan tersebut, meski baru 6 bekerja, terbilang cepat dan responsif. Tentu saja akan memperbaiki citra DPR," kata Hensat, sapaan akrabnya.

Meski demikian, Hensat memberikan catatan penting. Ia mengingatkan agar kepekaan para wakil rakyat tidak hanya muncul saat ada tekanan publik dengan tensi tinggi.

Aspirasi masyarakat, terutama dari generasi muda, harus menjadi prioritas utama dan tidak sekadar formalitas.

Hal itu, kata dia, harus dipraktikkan langsung. semisal mengikutsertakan kalangan muda atau Gen Z pada kegiatan-kegiatan di daerah pemilihan (dapil).

"Tentu, pemuda-pemudi, terutama Gen Z mempunyai pemikiran baru, idealis, genuine. Ini penting untuk digali dan dipelajari oleh legislator sebagai prasarat kemajuan pembangunan nasional."

Selain itu, kata dia, menciptakan parlemen yang mengadopsi kemajuan teknologi juga harus diterapkan, sehingga bisa membantu menyerap aspirasi Gen Z.

"Teknologi, terutama terkait arus informasi seperti di media sosial dan lainnya, harus bisa dimanfaatkan DPR sehingga lebih dekat dengan konstituen muda, yang rata-rata memang digital friendly."