Infografis
- KPK dan BPK mencatat kerugian negara Rp 254 miliar dari kasus kredit fiktif di BPR Jepara Artha
- Empat pejabat BPR diduga menerima uang miliaran rupiah dari Direktur PT BMG
- Sebagian uang suap digunakan untuk membiayai umrah tiga pejabat BPR
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi pada pencairan kredit usaha fiktif di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jepara Artha (Perseroda).
Penghitungan tersebut merupakan hasil audit yang sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jumlah kerugian keuangan tersebut sebanyak Rp 254 miliar.
“Proses perhitungan kerugian keuangan negara sedang dilakukan oleh BPK-RI diketahui nilai kerugian negara yang terjadi dalam perkara ini sekurang-kurangnya Rp 254 Miliar,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2025).
Dia juga mengungkapkan penerimaan uang yang didapatkan oleh empat pejabat BPR Jepara Artha dari Direktur PT Bumi Manfaat Gemilang (BMG) Mohammad Ibrahim Al’Asyari untuk realisasi kredit fiktif.
Adapun empat orang tersebut ialah Direktur Utama PT BPR Jepara Artha Jhendik Handoko; Direktur Bisnis dan Operasional BPR Jepara Artha Iwan Nursusetyo; Kepala Divisi Bisnis, Literasi, dan Inklusi Keuangan BPR Jepara Artha Ahmad Nasir; serta Kepala Bagian Kredit BPR Jepara Artha Ariyanto Sulistiyono.
![BPR Jepara Arta/[Dokumentasi Humas LPS].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/05/22/96097-bpr-jepara-artha.jpg)
Asep menjelaskan bahwa Jhendik mendapatkan uang sebanyak Rp 2,6 miliar, Iwan Rp 793 juta, Nasir Rp 637 juta, dan Ariyanto Rp 282 juta.
"Uang Umroh untuk JH,IN dan AN sebesar Rp 300 juta,” ujar Asep.
KPK Tahan Dirut BPR Jepara Artha dan 4 Tersangka Lainnya
Baca Juga: Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
KPK melakukan penahanan terhadap lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pencairan kredit usaha fiktif di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jepara Artha (Perseroda).
Adapun para tersangka yang resmi memakai rompi oranye sebagai tahanan KPK ialah Direktur Utama PT BPR Jepara Artha Jhendik Handoko, Direktur Bisnis dan Operasional BPR Jepara Artha Iwan Nursusetyo, serta Kepala Divisi Bisnis, Literasi, dan Inklusi Keuangan BPR Jepara Artha Ahmad Nasir.
Selain itu, KPK juga menahan Kepala Bagian Kredit BPR Jepara Artha Ariyanto Sulistiyono dan Direktur PT Bumi Manfaat Gemilang (BMG) Mohammad Ibrahim Al’Asyari.
“Para Tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan 7 Oktober 2025,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penyidikan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2025).
“Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK,” tambah dia.
Para tersangka ini diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
