REGIONAL:
-
Rencana ubah PAM Jaya jadi PT (Tbk) membuat DPRD DKI terbelah.
-
Wakil Ketua DPRD Basri Baco menilai perdebatan ini adalah hal yang wajar.
-
Keputusan akhir harus didasari kajian matang dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Suara.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah status badan hukum PAM Jaya menjadi perseroan terbatas (PT) atau Tbk (terbuka) memicu dinamika panas di kalangan legislatif.
Wacana pelepasan saham BUMD air minum ini membuat fraksi-fraksi di DPRD DKI terbelah suaranya, antara yang menolak, menerima dengan syarat, hingga mendukung penuh.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menilai perdebatan yang terjadi adalah sebuah proses demokrasi yang wajar dan sehat.
Baco mengungkapkan bahwa di internal DPRD sendiri sudah muncul perbedaan pandangan yang signifikan.
Menurutnya, hal ini justru menunjukkan bahwa dewan bekerja dan tidak begitu saja menyetujui rencana besar seperti ini.
"Memang, ya, hari ini fraksi yang menolak mentah-mentah itu ada. Ada fraksi yang menerima dengan catatan, ada. Dan ada juga fraksi yang menerima bulat-bulat. Ini hal yang lumrah dan saya syukuri bahwa ada dinamika di Dewan kita," kata Baco.
Ia bahkan berseloroh akan terasa aneh jika seluruh anggota dewan kompak menyetujui usulan ini tanpa perdebatan.
"Lucu aja kalau tiba-tiba semuanya setuju tanpa saran. Jadi teman-teman bertanya, ada apa nih, PAM? Bisa mengkondisikan DPRD dengan cepat satu suara. Kan lucu juga, kan? Ya itu artinya bahwa dinamikanya normal," ucapnya.
Kajian Matang Jadi Kunci Utama
Politikus Partai Golkar ini menekankan bahwa keputusan untuk melepas saham BUMD strategis seperti PAM Jaya tidak boleh diambil secara terburu-buru.
Kunci utamanya, kajian yang komprehensif dan mendalam.
"Yang pasti, kajiannya harus matang. Benar-benar tidak hanya lihat satu aspek tapi semua aspek dipikirkan. Niatnya baik, tujuannya baik. Tapi kajiannya juga mesti matang, intinya gitu," tegasnya.
Baco meyakini bahwa dinamika yang terjadi saat ini adalah bagian dari proses demokrasi untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berkualitas.
"Percaya. Kalau ada dinamika di awal-awal ini, itulah bagian dari dinamika dan demokrasi. Dan harus kita syukuri," tuturnya.
Pada akhirnya, ia optimis bahwa DPRD akan mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta, dengan mempertimbangkan secara serius hasil kajian dari pihak eksekutif.
"Tentunya pertimbangan kajian dari eksekutif, Pak Gubernur, stafsus dan lain-lain pasti juga tidak sembarangan. Tiba saatnya, saya rasa DPRD kan wakil rakyat. Apa yang terbaik bagi rakyat pasti akan disetujui," katanya.
TERPOPULER
