IPO PAM Jaya, Basri Baco Ingatkan Nasib Bank DKI: Saham Bisa Anjlok, Negara Rugi

Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengingatkan agar rencana Initial Public Offering (IPO) untuk PAM Jaya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Berkaca pada pengalaman Bank DKI, ia menekankan bahwa setiap langkah harus melalui kajian yang matang untuk menghindari potensi kerugian negara.

Baco menceritakan bahwa Bank DKI (kini Bank Jakarta) sebenarnya sudah memiliki persiapan matang untuk melantai di bursa saham beberapa tahun lalu. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah analisis akhir menunjukkan saham BUMD perbankan itu justru berisiko anjlok jika dilepas ke pasar saat itu.

"Saya masih ingat... ketika Bank DKI mau IPO. Kajiannya bagus, selesai rapi. Tapi analisa terakhir, kalau hari itu dilepas, saham turun. Dan kalau saham turun, kerugian negara. Siapa yang tanggung? Ini pidana," kata Baco dalam diskusi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Ia menegaskan, risiko serupa juga berlaku untuk PAM Jaya. Menurutnya, rencana IPO membutuhkan kajian berlapis sebelum bisa diputuskan.

"Jadi, PAM Jaya juga enggak segampang itu nanti kita mau lepas," ujarnya.

DPRD Terbelah, Kepentingan Rakyat Jadi Prioritas

Baco mengakui bahwa dinamika di DPRD DKI Jakarta terkait rencana ini masih terbelah. Ada fraksi yang menolak mentah-mentah, ada yang menerima dengan catatan, dan ada pula yang mendukung penuh.

"Ini hal yang lumrah dan saya syukuri bahwa ada dinamika di Dewan kita," katanya.

Namun, ia memastikan bahwa DPRD akan tetap mengedepankan kepentingan rakyat dalam mengambil keputusan akhir.

"Apa yang terbaik bagi rakyat pasti akan disetujui," tuturnya.

Rencana perubahan status Perumda PAM Jaya menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda) memang memicu perdebatan sengit dalam rapat paripurna DPRD pada Senin (8/9/2025). Belum ada suara bulat untuk mendukung rencana tersebut.

• Fraksi yang Menolak Keras: Fraksi PKS menyoroti kinerja PAM Jaya yang dinilai belum memuaskan, sementara Fraksi PAN khawatir IPO akan berujung pada privatisasi air bersih.
• Fraksi yang Minta Tunda: Fraksi Gerindra, PSI, dan Demokrat-Perindo menyuarakan agar perubahan status ditunda hingga ada kajian yang lebih komprehensif.
• Fraksi yang Mendukung dengan Catatan: Fraksi PDIP dan Golkar pada prinsipnya setuju, namun meminta Pemprov DKI melengkapi seluruh kajian risiko dan memastikan transisi tetap menjunjung prinsip keadilan sosial, bukan sekadar mengejar keuntungan.