Hitung-hitungan Jelang Muktamar X PPP: Mardiono Disebut Masih Kuat dari Agus Suparmanto

Suara.com - Detik-detik jelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan digelar pada 27–29 September 2025 di Jakarta, peta persaingan calon ketua umum (caketum) semakin menarik.

Dua nama besar yang mencuri perhatian yakni Plt Ketua Umum PPP sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono dan mantan Menteri Perdagangan RI (2019–2020) Agus Suparmanto.

Namun, bagaimana hitung-hitungan peluang keduanya duduki kursi nomor 1 di PPP;

Pertama, Mardiono disebut sebagai kandidat yang kuat. 

Terlebih adanya dukungan mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di seluruh Indonesia terus mengalir kepadanya.

“Mardiono adalah kader murni PPP, berkarir dari bawah, dan punya ikatan emosional yang kuat dengan struktur partai,” kata Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek saat mendeklarasikan Mardiono di Hotel Sheraton Jakarta, Kamis (18/9/2025) lalu.

Sementara untuk Agus Suparmanto nampaknya masih harus menemui ujian. 

Kendati dikenal memiliki pengalaman di pemerintahan, rekam jejaknya dianggap bisa jadi hambatan.

Hal itu sebagaimana pandangan dari Pengamat politik Citra Institute, Efriza.

Ia menilai sederet kasus yang pernah menyeret nama Agus justru bisa jadi sorotan.

“Kasus impor pakaian bekas, gula, hingga bawang putih yang membekas di ingatan publik jelas menjadi hambatan reputasi Agus,” ujar Eferiza dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).

Selain itu, kata dia, status Agus yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menimbulkan keraguan.

“PPP memiliki tradisi kuat dipimpin kader internal. Risikonya nilai perjuangan partai tidak akan terasa jika dipimpin orang luar. Apalagi mayoritas dukungan kini condong ke Mardiono,” tambahnya.

Untuk diketahui Agus juga sebelumnya juga kerap dikaitkan dengan polemik kebijakan saat menjabat Menteri Perdagangan. 

Pada 2020, ia disorot karena lambannya penerbitan izin impor bawang putih dan gula yang memicu lonjakan harga. 

Kebijakan ekspor masker di awal pandemi pun menuai kritik karena membuat harga di dalam negeri melambung.