REGIONAL:
Suara.com - Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono menilai ada sejumlah faktor yang mempengaruhi Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi belum mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSI.
Pertama, kata Kristian, faktor sudah adanya Kaesang Pangarep yang maju mendaftar sebagai caketum PSI. Apalagi sudah dinyatakan tak mungkin jika anak berkompetisi dengan sang bapak.
Kemudian faktor selanjutnya adalah tidak adanya dukungan kuat terhadap Jokowi dari pengurus daerah PSI membuat urung mendaftar sebagai caketum.
"PSI juga sebenarnya sudah menantikan pendaftaran Jokowi, namun proses verifikasi internal dan dukungan dari DPW/DPD dinilai belum cukup kuat," kata Kristian kepada Suara.com, Senin (23/6/2025).
Tak kalah penting juga, faktor kesehatan Jokowi yang kekinian jadi sorotan.
"Dalam aspek kesehatan, Jokowi memang sempat mengalami alergi kulit sejak kembali dari Vatikan pada April–Mei 2025, yang menyebabkan perubahan pada wajah dan peradangan ringan," katanya.
"Namun ajudan presiden menegaskan bahwa kondisi tersebut hanya alergi biasa—bukan Stevens–Johnson Syndrome atau autoimun—dan kondisi fisiknya tetap bugar serta pemulihan sudah mulai membaik. Sehingga, faktor kesehatan boleh jadi turut memengaruhi timing keputusan Jokowi, meskipun bukan alasan utama," sambungnya.
Adapun Kristian menambahkan, Jokowi nampaknya masih berhati-hati soal mendaftar jadi caketum PSI.
"Secara keseluruhan, Jokowi tampak berhati-hati dan rasional: ia mempertimbangkan kesiapan organisasi PSI, kalkulasi risiko elektoral, potensi tuduhan dinasti, serta kondisi kesehatannya baru pulih, sebelum bergerak mengambil keputusan besar," tutur dia.
"Kalau dia tetap di luar, kekuatannya berubah menjadi figur sentral informal dan pengaruh moral; kalau ia masuk dan sukses, bisa jadi poros politik baru; jika gagal—resikonya nyata reputasi dan kekuasaannya melemah," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menegaskan, pihaknya lebih setuju jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi mendirikan partai baru ketimbang jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Sebenarnya Projo lebih mendorong Pak Jokowi mendirikan partai politik sendiri, biar ide, cita cita, visi misi Pak Jokowi lebih orginal dan nyata dalam partainya tersebut," kata Freddy kepada Suara.com, Kamis (19/6/2025).
Ia mengatakan, kalau Jokowi pernah mengajak Projo soal ide mendirikan partai baru yakni Partai Super Terbuka.
Nantinya partai itu kebijakan-kebijakan penting partai termasuk pemilihan ketua umum partai dilakukan oleh semua anggota parta "one man one vote", demikian juga kantor partai dan rapat rapat partai yang dilakukan secara virtual.
"Memang tidak gampang untuk mewujudkan ide partai super terbuka ini, karena harus merubah peraturan khusuanya peraturan KPU, dan bisa saja akan mendapat resistensi dari partai partai yang sudah ada sekarang, namun jika kita serius ingin menjawab permasalahan partai yang selama ini dikeluhkan," ujarnya.
"Khususnya tentang biaya tinggi, transparansi dan perta ggungjawaban kepada masyarakat, maka ide partai super terbuka ini sangat layak untuk diakomodir dalam sistem kepartaian di Indonesia," sambungnya.
Di sisi lain, Freddy mengatakan, jika Jokowi enggan terburu-buru untuk menentukan akan masuk partai mana, maupun pilihan membuat partai baru karena memang harus dipertimbangkan matang-matang.
"Apalagi untuk bursa Ketum kan ada mekanisme partai, dan kami belum melihat Pak Jokowi mengikuti mekanisme itu di PSI sebagaimana yang telah dijelaskan oleh PSI kepada publik," pungkasnya.
TERPOPULER
