Gugatan Rp125 Triliun Lanjut ke Mediasi, Gibran Bakal Hadir?

Suara.com - Kuasa Hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Dadang Herli Saputra, mengungkap potensi kedatangan Gibran pada sidang lanjutan gugatan Rp125 triliun pekan depan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang terkait gugatan terhadap Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu rencananya akan masuk ke tahap mediasi.

Dadang pun mengaku akan bertanya lebih dulu ke Gibran mengenai kemungkinan hadir secara langsung dalam mediasi.

"Nanti akan kami tanyakan. Kami baru diputuskan mediasi tanggal 29 (September). Apakah beliau akan datang, nanti akan kami tanyakan," ujar Dadang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Jika tak datang, maka Dadang menyebut ia dan kuasa hukum lainnya akan menjadi perwakilan melalui pemberian kuasa resmi.

"Nanti kalau beliau tidak datang, berarti akan ada surat kuasa istimewa," tuturnya.

Jelang mediasi pekan depan, Gibran disebutnya tak memberi arahan khusus karena penugasan kepada kuasa hukum sudah dijelaskan dalam surat kuasa.

"Tidak ada pesan khusus, pesan-pesannya yang tertuang dalam surat kuasa itu. Pesannya yaitu melakukan pembelaan di dalam surat kuasa sangat lengkap sekali apa yang harus kami lakukan," pungkasnya.

Sebelumnya, sidang gugatan perdata Rp125 triliun yang menyasar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Setelah sempat ditunda pekan lalu, kini berkas kelengkapan untuk melanjutkan persidangan dari pihak Gibran selaku tergugat I dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku tergugat II sudah dinyatakan lengkap.

Hakim Budi Prayitno selaku pemimpin jalannya persidangan pun memberikan kesempatan bagi penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan kasus perdata.

"Selanjutnya karena pihak lengkap, .. maka sebelum sidang dilanjutkan, perlu dilakukan mediasi," ujar Hakim Budi di ruang sidang.

Budi menyebut pihaknya akan menunjuk mediator untuk memandu jalannya mediasi pekan depan.

"Nanti akan dipandu seorang mediator. kemudian, waktu 30 hari, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya," ungkapnya.

"Kemudian, apabila terjadi kesepakatan, akan dituangkan ke kesepakatan perdamaian," lanjutnya menambahkan.

Diketahui, alasan utama di balik gugatan ini adalah tudingan bahwa Gibran tidak pernah menempuh pendidikan setingkat SMA yang diselenggarakan berdasarkan hukum di Indonesia, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat formal saat mendaftar sebagai Calon Wakil Presiden pada Pilpres lalu.

Tak hanya itu, tuntutan materiel dan imateriel yang diajukan pun sangat besar. Subhan meminta hakim untuk menghukum Gibran dan KPU membayar ganti rugi sebesar Rp125 triliun.

Uang tersebut diminta untuk disetorkan ke kas negara yang kemudian dibagikan kepada seluruh warga negara Indonesia.