Infografis
- Sufmi Dasco Ahmad menilai pengawalan pejabat tidak perlu menggunakan sirene.
- Gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" viral sebagai protes terhadap strobo pejabat.
- Korlantas Polri membekukan sementara penggunaan sirene untuk pejabat.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara menanggapi viralnya gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk di media sosial.
Gerakan ini merupakan bentuk protes publik terhadap maraknya penggunaan sirene, strobo, dan rotator oleh patroli dan pengawalan pejabat di jalan raya.
Dasco berpendapat, pengawalan bagi pejabat seharusnya tidak perlu menggunakan tot tot wuk wuk atau sirene yang berisik.
"Bagi saya, kalau pengawal itu tak perlu pakai tot tot tot tot," kata Dasco, Senin (22/9/2025).
Sebaliknya, Dasco justru menilai pengawal seharusnya tak perlu memperlihatkan diri.
Ketua Harian Partai Gerindra ini juga mengklaim telah lama tidak memanfaatkan fasilitas pengawalan yang membuka jalan untuk aktivitas sehari-harinya.
Menurutnya, di tengah kemacetan Jakarta, penggunaan sirene tidak memberikan perbedaan yang signifikan.
"Sama saja kan, Jakarta macet. Walau begitu juga tetap jalan," kata dia lagi.
Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk mendapatkan dukungan luas dari masyarakat yang merasa terganggu dengan arogansi rombongan pejabat di jalan.
Baca Juga: Heboh 'Tot tot Wuk Wuk' di Jalan, DPR Desak Polisi Hentikan Kawal Orang Nggak Penting Termasuk Artis
Banyak warganet membagikan video yang menunjukkan penolakan mereka untuk menepi saat ada mobil berstrobo yang meminta jalan.
Publik beralasan, prioritas utama seharusnya diberikan kepada kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran.
Kritik tajam juga datang dari sesama anggota parlemen. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mempertanyakan rasa keadilan bagi masyarakat umum.
"Apa pejabat memang perlu cepat-cepat? Sementara rakyat biasa tidak? Itu pertanyaannya. Intinya sih, kalau mau cepat sampai, ya berangkatnya lebih awal, tak usah pakai wuk wuk wuk," kata dia,
Menanggapi keresahan publik yang meluas, pihak Istana dan Kepolisian telah mengambil langkah.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengingatkan seluruh pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas sirene dan menghormati pengguna jalan lain.
Sementara itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menyatakan telah membekukan sementara penggunaan pengawalan strobo dan sirene bagi pejabat di lingkungan Korlantas.
