Infografis
- Rapat penting ini bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2026.
- Rapat yang dipimpin Puan juga dihadiri oleh tiga Wakil Ketua DPR RI lainnya, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
- Puan melaporkan bahwa rapat dihadiri oleh 293 dari 578 anggota DPR RI, yang memastikan kuorum tercapai untuk pengambilan keputusan.
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 pada Selasa (23/9/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat penting ini bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2026 serta sejumlah program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, ini juga dihadiri oleh tiga Wakil Ketua DPR RI lainnya, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Puan melaporkan bahwa rapat dihadiri oleh 293 dari 578 anggota DPR RI, yang memastikan kuorum tercapai untuk pengambilan keputusan.
"Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillah perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI," ujar Puan saat membuka rapat.
Lima agenda utama dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna ini:
- Pengambilan Keputusan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
- Laporan dan Pengambilan Keputusan terkait Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029, Perubahan Kedua Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025, dan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026.
- Laporan dan Pengambilan Keputusan Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025 oleh Komisi III DPR RI.
- Laporan dan Pengambilan Keputusan Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) oleh Komisi XI DPR RI.
- Laporan dan Pengambilan Keputusan Hasil Uji Kelayakan Calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas) Masa Jabatan 2025-2029 oleh Komisi XII DPR RI.
Pengesahan APBN 2026 menandai langkah penting dalam perencanaan keuangan negara untuk tahun mendatang, sementara penetapan Prolegnas menjadi panduan bagi kerja legislasi DPR dalam beberapa tahun ke depan. Keputusan-keputusan lain juga mengisi posisi-posisi strategis di lembaga peradilan dan pengawas keuangan serta energi.
