Infografis
- Mendagri meminta pemda untuk lebih serius menjaga stabilitas harga di wilayahnya masing-masing.
- Tito Karnavian menyoroti delapan provinsi yang angka inflasinya masih tinggi.
- Tito menyebut kenaikan harga di daerah kerap dipicu oleh masalah distribusi.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah atau pemda untuk lebih serius menjaga stabilitas harga di wilayahnya masing-masing. Meskipun inflasi nasional terkendali, ia menyoroti delapan provinsi yang angka inflasinya masih tinggi dan menegaskan bahwa inflasi yang dibiarkan melambung akan langsung memukul daya beli masyarakat.
Menurut Tito, inflasi nasional saat ini masih terkendali di angka 2,3 persen (yoy), sesuai target pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa sejumlah daerah masih mencatatkan inflasi di atas 3,5 persen.
Daerah-daerah tersebut antara lain: Sulawesi Barat, Riau, Aceh, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.
"Tolong kepala daerah yang inflasinya masih tinggi untuk duduk bersama dengan BPS, Bulog, dan asosiasi pengusaha. Cari penyebabnya, bisa karena suplai pangan kurang, tarif angkutan naik, atau distribusi terganggu akibat cuaca," ujar Tito kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).
Ia menilai, kenaikan harga di daerah kerap dipicu oleh masalah distribusi, mulai dari cuaca ekstrem, kenaikan ongkos transportasi, hingga praktik penimbunan.
Arahan Mendagri ini langsung ditindaklanjuti oleh sejumlah daerah.
Di Tanjungpinang, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, menegaskan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga melalui pemantauan dan evaluasi rutin.
Di Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Harisson menyatakan siap memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bulog dan Satgas Pangan. Ia menyoroti komoditas strategis seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras sebagai penyumbang utama inflasi di daerahnya dan memastikan akan memanfaatkan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) untuk mengantisipasi kenaikan harga.
"Kami di Kalbar berkomitmen menjaga stabilitas harga agar inflasi daerah tetap terkendali dan sejalan dengan target nasional," pungkas Harisson.
Baca Juga: Tri Tito Buka Rakornas Posyandu, Tekankan Pentingnya Posyandu Dukung Implementasi Enam SPM
