-
KPA desak penanganan konflik agraria tanpa melibatkan TNI-Polri.
-
Mengubah cara penyelesaian sengketa dari represif menjadi dialogis.
-
Audiensi dihadiri pejabat tinggi, sinyal keseriusan isu agraria.
Suara.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak penghentian pengerahan aparat TNI-Polri dalam penanganan konflik agraria dan ganti dengan pengerahan langsung para menteri terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, dalam audiensi di hadapan pimpinan DPR dan jajaran Menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Menurut Dewi, pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan seringkali gagal menyelesaikan akar masalah dan justru memicu konfrontasi.
Ia mengusulkan perubahan total dalam cara negara merespons sengketa tanah.
"Kalau bisa, pak Pimpinan DPR, kalau ada konflik agraria itu atau ada masyarakat mempertahankan tanahnya itu, yang diturunkan jangan Polisi dan TNI. Yang diturunkan itu adalah para menteri, perwakilan dari kementerian dan lembaga," kata Dewi.
Ia menjelaskan bahwa dengan model saat ini, petani, nelayan, dan perempuan di pedesaan terpaksa berhadapan langsung dengan aparat keamanan.
KPA berharap, dengan kehadiran para menteri sebagai pengambil kebijakan, penyelesaian konflik dapat bergeser dari pendekatan legalistik yang kaku menjadi dialog yang lebih humanis dan komprehensif.
"Jadi petani, nelayan, perempuan di pedesaan itu tidak lagi dengan polisi dan TNI. Pendekatannya jangan legalistik," tambahnya.
Didukung Penuh Pejabat Tinggi
Baca Juga: Hari Tani Nasional 2025: Gerbang Tani Soroti Ketimpangan Tanah dan Mendesak Reforma Agraria
Audiensi ini menunjukkan tingkat keseriusan yang tinggi, terlihat dari kehadiran sejumlah pejabat kunci dari lembaga legislatif dan eksekutif.
Dari pihak parlemen, hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).
Sementara itu, jajaran pemerintah yang hadir meliputi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Turut hadir pula Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari serta perwakilan dari Kementerian BUMN dan Kementerian Sekretariat Negara.
