Rizal Mallarangeng: Menelaah Pergeseran Geopolitik Global dan Posisi Krusial Indonesia

Kini, Rizal mempertanyakan relevansi konteks sejarah tersebut dengan kondisi kontemporer pasca-Perang Dingin.

“Konteks dengan Pak Prabowo sekarang, perang dingin sudah berakhir, apa penggantinya, geopolitik? apa ini multipolar world or what?” ucapnya.

Ia melihat adanya indikasi kuat bahwa dunia sedang bergeser ke fase yang oleh banyak pihak disebut sebagai "perang dingin kedua," meskipun dengan konfigurasi kekuatan yang berbeda dari sebelumnya.

“Kalau kita lihat orang berkata, ini perang dingin kedua, yang jelas pelakunya berganti, kalau dulu Soviet dengan Amerika, sekarang Soviet dengan China yang terdepan tapi bukan cuma mereka,” jelas Rizal.

Perbesar

Ia mengidentifikasi Tiongkok sebagai aktor utama baru yang menantang dominasi tradisional, meskipun ia juga menekankan bahwa dinamika ini tidak lagi sesederhana konfrontasi dua kutub.

Ada banyak pemain lain yang turut membentuk mosaik kekuatan global.

Pergeseran fundamental ini, menurut Rizal, membawa implikasi besar bagi prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.

Doktrin "non-blok" yang telah lama menjadi identitas diplomasi Indonesia, di mana negara menolak untuk beraliansi dengan salah satu blok kekuatan besar, kini perlu dipertimbangkan ulang.

“So bukan lagi non-blok, kalau kita mau bicara jujur sekarang, kita harus multiblok,” tandas Rizal dengan tegas.

Baca Juga: Muhaimin Puji Prabowo di Pidato PBB : Presiden yang Berhasil Pidato dengan Baik setelah Bung Karno

Konsep "multiblok" yang ia ajukan menyiratkan sebuah realitas baru di mana Indonesia tidak bisa lagi hanya berdiri di tengah tanpa memilih sisi, melainkan harus secara proaktif menjalin hubungan strategis dan taktis dengan berbagai blok kekuatan yang ada, sesuai dengan kepentingan nasional.

Ini bukan berarti meninggalkan prinsip kemerdekaan dan kedaulatan, melainkan menginterpretasikannya secara lebih dinamis dalam menghadapi dunia yang semakin terfragmentasi namun juga saling terkoneksi.

Indonesia dituntut untuk memiliki keluwesan diplomasi yang lebih besar, mampu bernegosiasi dan berkolaborasi dengan berbagai entitas kekuatan, baik ekonomi maupun militer, tanpa secara permanen mengikatkan diri pada salah satu di antaranya.

Pidato Prabowo di PBB, dengan demikian, dapat dilihat sebagai momentum refleksi bagi Indonesia untuk meninjau kembali arah kebijakan luar negerinya.

Dalam menghadapi tantangan "perang dingin kedua" dan tatanan "multipolar" atau "multiblok," kemampuan Indonesia untuk beradaptasi, bernegosiasi, dan menjaga keseimbangan kepentingan akan menjadi kunci dalam mengamankan posisinya sebagai kekuatan regional yang berpengaruh di panggung global yang terus berubah.

Reporter: Safelia Putri