Infografis
- Audiensi ini membahas dugaan konflik lahan, perampasan tanah, serta kerusakan lingkungan yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Gruti.
- Dari pihak masyarakat hadir Ketua Lamtoras Sihaporas Mangitua Ambarita dan Ketua Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) Pangihutan Sijabat.
- Bane juga mengkritisi pengamanan pihak perusahaan yang disebut datang dengan perlengkapan mirip aparat penegak hukum.
Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menerima audiensi dari perwakilan masyarakat Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, dan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Audiensi ini membahas dugaan konflik lahan, perampasan tanah, serta kerusakan lingkungan yang melibatkan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Gruti.
Audiensi ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Maryadi Oekon, Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu, dan Anggota Komisi VII DPR RI Maria Lestari.
Sementara dari pihak masyarakat hadir Ketua Lamtoras Sihaporas Mangitua Ambarita dan Ketua Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) Pangihutan Sijabat.
Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PDIP, Bane Raja Manalu menegaskan bahwa persoalan yang disampaikan warga, termasuk dugaan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan, harus menjadi perhatian serius.
Ia bahkan menyoroti adanya kekerasan terhadap warga.
“Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun,” ujar Bane dalam audiensi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/25).
Bane juga mengkritisi pengamanan pihak perusahaan yang disebut datang dengan perlengkapan mirip aparat penegak hukum.
“Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya mereka sejak awal punya intensi berbeda,” katanya.
Baca Juga: Istilah 'Ibu Kota Politik' IKN Bikin Bingung, PDIP Minta Penjelasan Pemerintah
Sementara itu, Donny Maryadi Oekon menyoroti laporan warga mengenai persoalan perizinan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Gruti yang dinilai tidak jelas.
“Menurut yang dilaporkan ke kita, masalah izin tidak jelas, kemudian Amdal tidak jelas. Kalau memang betul tidak ada Amdalnya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup,” jelasnya.
Mangitua Ambarita dari Sihaporas menyampaikan bahwa warganya telah berulang kali berhadapan dengan aparat dan pihak perusahaan sejak tahun 2003, meski telah ratusan tahun mendiami tanah tersebut.
“Kami akan terus berjuang, karena itu tanah kami,” tegasnya.
Senada, Pangihutan Sijabat dari Dairi mengungkapkan keluhan terkait PT Gruti yang dituding merusak hutan dan menyebabkan warga kehilangan sumber air minum.
“Kami sudah membuat permohonan agar disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang sepakat menjaga kelestarian alam dan Danau Toba,” harapnya.
Fraksi PDIP DPR RI memastikan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini melalui komisi dan kementerian terkait.
“Ini memang masalah lintas sektor, dan hari ini begitu masuk, ini menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan,” ujar Donny Maryadi.
Bane menambahkan bahwa Fraksi PDIP memiliki tanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga kemanusiaan.
“Fraksi PDIP memang ditugaskan untuk setiap hari menerima aduan masyarakat. Entah dari manapun itu, kewajiban kami adalah mendengar dan menindaklanjutinya secara politik. Jadi jangan ragu, kami akan terus perjuangkan keluhan Bapak-Ibu semua di DPR,” kata Bane.
Sikap Fraksi PDI Perjuangan ini disebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V PDI Perjuangan yang menentang segala aktivitas perusakan lingkungan dan mendesak pemerintah untuk menghentikan deforestasi dengan moratorium alih fungsi dan penggundulan hutan, serta mendorong reforestasi.
