Hasto PDIP Optimis Lahirnya Petani Muda di Tengah Krisis Pangan dan Soroti Petani Tanpa Lahan

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia tidak akan kekurangan petani di masa depan, terutama di tengah ancaman krisis pangan global.

Namun, Hasto juga secara tegas menyoroti persoalan mendasar yang menghambat kesejahteraan petani saat ini: minimnya kepemilikan lahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menutup Seminar Nasional "Bumi Lestari, Pertanian Berdikari" dengan tema "Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan" di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (24/9/2025), dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional.

Hasto meyakini bahwa tantangan global seperti ancaman krisis pangan dan ketidakpastian iklim akan menjadi pemicu lahirnya generasi petani muda di Indonesia.

"Kita meyakini dengan berbagai ancaman terhadap pangan dan tantangan ketidakpastian iklim, pangan akan menjadi urusan yang sangat vital, menyentuh kehidupan sehari-hari, menyangkut urusan perut kita. Maka, akan lahir petani-petani muda," ujar Hasto.

Ia menjelaskan, tema seminar sengaja dirancang untuk melibatkan generasi muda agar mereka lebih mengenal dunia pertanian dan turut berjuang mewujudkan kedaulatan pangan.

Hasto menyebut beberapa tokoh muda turut hadir mendiskusikan tema tersebut.

Meski optimis terhadap munculnya petani muda, Hasto tidak menampik adanya pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang banyaknya petani yang masih berstatus penggarap dan tidak memiliki lahan sendiri.

Hasto mencontohkan hasil kunjungannya ke Bekasi di hari yang sama, di mana dari 40 petani yang ditemui, tidak ada satu pun yang memiliki lahan.

"Yang menjadi perhatian kita bersama, 40 petani yang hadir di Bekasi ternyata tidak ada satu pun yang punya lahan. Semua masih menjadi petani penggarap," ungkapnya.

Menurut Hasto, kondisi ini menjadi penghalang utama bagi petani untuk mencapai kesejahteraan.

Ia memperkirakan bahwa untuk hidup layak, seorang petani idealnya membutuhkan lahan minimal 1,5 hektare yang berpotensi menghasilkan pendapatan antara Rp 7,5 juta hingga Rp1 0 juta per bulan.

Untuk itu, Hasto mendorong pemerintah untuk melakukan konsolidasi lahan dan percepatan redistribusi tanah. Ia menekankan pentingnya mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai dasar hukum.

"Bagaimana kita konsolidasi lahan? Melalui registrasi dan pemanfaatan aset tanah negara. Inilah spirit dari UU Pokok Agraria yang menjadi dasar hukum untuk melakukan percepatan secara progresif agar petani memiliki tanah," tegasnya.