Respons Krisis MBG, Menkes 'Potong Birokrasi', Gandeng Mendagri untuk Fast-Track Sertifikat Higienis

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah darurat untuk memotong jalur birokrasi dan mempercepat (fast-track) penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi ribuan dapur program tersebut.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan hal ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI.

Ia menegaskan bahwa SLHS, yang merupakan bukti kelayakan higienis untuk produsen makanan siap saji, kini menjadi prioritas utama.

"SLHS ini memang diterbitkan oleh Pemda, Kadis Kesehatan untuk setiap institusi yang memproduksi makanan siap saji. Kalau ini kan paket di BPOM, kalau yang siap saji itu di Kemenkes dan implementasinya dilakukan seluruh Pemda," terang Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Potong Birokrasi

Untuk memastikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera memenuhi standar, Kemenkes telah menyederhanakan regulasi yang ada.

"Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi di dalam minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya Bapak Ibu supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG (Sarana Produksi Pangan Golongan) ini yang ada," tambahnya.

Kolaborasi Tingkat Menteri

Guna memastikan kebijakan ini berjalan mulus hingga ke tingkat daerah, Menkes Budi telah melakukan koordinasi tingkat tinggi.

Ia menggandeng langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk menginstruksikan seluruh dinas kesehatan di kabupaten/kota agar memprioritaskan dan mempercepat proses penerbitan sertifikat ini.

"Ini nanti akan diterbitkan oleh Sudinas Kesehatan, dan hari Senin kemarin, saya sudah meeting dengan Pak Tito, Pak Mendagri ke seluruh Kabupaten/Kota dinkesnya untuk bisa menjelaskan agar bisa menjelaskan dan membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini," katanya.

Sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin membeberkan hasil penelitian epidemiologis yang mengidentifikasi tiga biang keladi utama di balik rentetan kasus keracunan massal program MBG.

Menurut Menkes Budi, investigasi medis telah mengklasifikasikan penyebab keracunan ke dalam tiga kategori, yakni kontaminasi bakteri, virus, dan bahan kimia.

"Dari hasil-hasil penelitian epidemiologis dari seluruh SPPG yang kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebab-penyebabnya secara medis. Jadi ada bakteri, ada beberapa itu virus, dan ini kimia," ujarnya.

Identifikasi tiga penyebab ini bukan sekadar data, melainkan fondasi untuk tiga langkah strategis ke depan.

Pertama, yakni menentukan penanganan medis yang tepat dengan mengetahui penyebab spesifik—apakah itu bakteri E coli atau kontaminasi pestisida—akan secara langsung menentukan jenis perawatan yang harus diberikan kepada korban.

"Kenapa ini menentukan bapak ibu? Karena ini nanti menentukan satu treatment-nya seperti apa kalau dia kena?" jelas Menkes.

Kedua, melacak sumber dan mode kontaminasi. Menkes Budi mengatakan bahwa setiap mikroorganisme atau bahan kimia memiliki cara penyebaran yang unik.

Dengan mengetahui pelakunya, tim investigasi dapat lebih mudah melacak dari mana sumber masalah berasal, apakah dari bahan baku, proses memasak, atau distribusi.

"Dua kita juga bisa melacak kira-kira sumbernya kejadiannya kenapa. Karena masing-masing bakteri virus itu kan berbeda-beda timbulnya itu," tambahnya.

Ketiga, menyiapkan infrastruktur laboratorium daerah. Menkes Budi mengemukakan bahwa temuan ini menjadi dasar bagi Kemenkes untuk memastikan seluruh laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) di tingkat kabupaten/kota memiliki kemampuan deteksi yang memadai.

Saat ini, fokus pemerintah adalah meningkatkan kualitas reagen atau bahan penguji di lab-lab tersebut.

"Dan yang ketiga ini juga membantu kita untuk memastikan semua laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten/kota harus siap juga untuk meneliti ini. Jadi sekarang kita lagi memperbaiki reagen-reagennya," katanya.