Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini

Suara.com - Pemprov DKI Jakarta menghadapi tekanan fiskal serius usai pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) yang ditransfer ke ibu kota.

Dari semula Rp26 triliun, alokasi DBH kini hanya tersisa Rp11 triliun, artinya ada pemotongan sekitar Rp15 triliun yang berpotensi mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pihaknya tetap harus siap dalam kondisi apapun.

Ia menyebut jajaran Pemprov akan menyesuaikan prioritas pembangunan setelah kepastian resmi dari Kementerian Keuangan keluar.

“Bagi Jakarta, tentunya dalam kondisi apapun kami tetap harus mempersiapkan diri yang terbaik untuk membangun dan memperbaiki Jakarta ini,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Pramono menambahkan, bila pemotongan DBH benar terjadi, Pemprov DKI perlu mencari alternatif pembiayaan agar program pembangunan tetap berjalan.

"Kalau memang ada pemotongan DBH, tentunya harus ada inovasi untuk pembiayaan. Harus ada creative financing yang dilakukan. Kami di Balai Kota segera duduk mempersiapkan mana-mana yang akan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta,” jelasnya.

APBD Bisa Turun ke Rp78 Triliun

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengonfirmasi adanya pemangkasan DBH dan menyebut kondisi ini akan sangat memengaruhi rencana yang telah disusun bersama Pemprov.

“DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran),” katanya.

Padahal, DPRD dan Pemprov DKI sebelumnya telah menyepakati APBD 2026 sebesar Rp95,35 triliun, naik 3,8 persen dari APBD 2025 senilai Rp91,86 triliun.

Namun dengan pemangkasan transfer pusat, nilai APBD diperkirakan bisa anjlok tajam.

“Karena kita sudah MoU dengan angka Rp95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya,” ucap Khoirudin.

Khoirudin menambahkan, kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi DPRD dan Pemprov DKI dalam menyusun ulang APBD.

Pihaknya berencana berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan langkah lanjutan.

“Kita harus berkonsultasi dengan Kemendagri. Apa yang harus kita lakukan kita tidak boleh menerka-menerka, tidak boleh melangkah sendiri tanpa panduan. Kalau regulasinya belum ada, saya akan bersurat juga eksekutif akan bersurat apa yang harus kita lakukan,” katanya.