Infografis
- Wali murid SDIT Al Izzah Serang menolak program MBG karena merasa mampu membiayai kebutuhan gizi anak sendiri.
- Mereka menilai program lebih tepat diberikan ke sekolah lain yang siswanya lebih membutuhkan.
- Penolakan juga dipicu rencana pembangunan dapur SPPG di sekolah yang dianggap berisiko bagi keselamatan siswa.
Suara.com - Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menanggapi penolakan sejumlah wali murid SDIT Al Izzah, Kota Serang, Banten, terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penolakan muncul lantaran orang tua murid merasa mampu secara ekonomi dan sudah membayar biaya sekolah yang mahal, termasuk kebutuhan makan anak.
Menurut Dadan, BGN pada prinsipnya menyalurkan MBG dengan menyasar siswa yang benar-benar membutuhkan.
"BGN melakukan intervensi pemenuhan gizi dengan komposisi gizi seimbang kepada yang berhak," kata Dadan kepada suara.com, dihubungi Kamis (2/10/2025).
Dia memastikan kalau pemerintah menghormati keputusan masyarakat yang ingin menolak program tersebut.
"Jika yang berhak menolak kita hormati," ujarnya.
Sebelumnya, viral video sejumlah jumlah wali murid di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah, Kota Serang, Banten, terang-terangan menyatakan keberatan dan menolak program MBG diterapkan di sekolah anak-anak mereka.
Para orang tua ini merasa program tersebut tidak tepat sasaran, karena mereka menilai diri mereka sudah lebih dari mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya tanpa bantuan pemerintah.
Perwakilan Wali Murid SDIT Al Izzah, Baim Aji, menegaskan sikap mereka usai melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang pada Senin (22/9/2025). Menurutnya, masih banyak sekolah lain di Kota Serang yang lebih pantas menerima bantuan tersebut.
"Kami sudah membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya masuk yang cukup besar, sampai belasan juta. Kalau sudah mampu membiayai itu, kenapa harus ada MBG masuk ke dalam sekolah," kata Baim Aji sebagaimana dilansir kantor berita Antara.
Baca Juga: Ferry Irwandi: MBG Jangan Berhenti Mendadak, Perlu Dievaluasi dan Dibenahi
Penolakan ini bukan hanya soal gengsi atau merasa mampu. Para wali murid juga menyoroti masalah logistik dan keamanan yang serius.
Mereka menolak keras rencana pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dalam lingkungan sekolah. Keberadaan dapur dan lalu lalang kendaraan distribusi dianggap akan membahayakan keselamatan siswa.
