REGIONAL:
- KPK mendalami dugaan korupsi kuota haji 2024 dan menemukan indikasi penyalahgunaan kuota petugas haji.
- Sejumlah pimpinan asosiasi penyelenggara haji diperiksa, sementara ada pihak yang mangkir dari panggilan.
- KPK menyebut pembagian kuota haji tidak sesuai aturan, dari 92:8 persen berubah menjadi 50:50, sehingga membuka celah keuntungan besar bagi agen travel.
“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.
“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.
Dengan begitu, Asep menyebut biaya haji khusus dengan kuota yang setengah dari kuota reguler menyebabkan tingginya pendapatan agen travel.
“Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih ke travel-travel. Travel-travelnya kan banyak di kita, travel haji itu banyak. Dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel, tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ujar Asep.
TERPOPULER
