Dana Hibah Jatim Rp2 Triliun Dikorupsi: KPK Periksa Kades dan Swasta!

Baca 10 detik

KPK memeriksa lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur.
Kasus suap dana hibah Pokmas dari APBD Jatim memiliki anggaran yang mencapai Rp1-2 triliun.
Setiap kelompok masyarakat menerima sekitar Rp200 juta dana hibah untuk sejumlah proyek yang diduga fiktif.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus yang sebelumnya telah menjerat pimpinan DPRD Jatim.

Mereka ialah seorang kepala desa bernama Sukar dan empat orang lainnya dari pihak swasta, yaitu Jodi Pradana Putra, Hasanuddin, A. Royan, dan Wawan Kristiawan.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).

Dia juga mengonfirmasi bahwa Sukar dan Wawan sudah tiba dan tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Namun, tiga orang lainnya belum hadir.

Selain itu, Budi juga belum mengungkapkan materi pemeriksaan yang akan ditanyakan penyidik kepada tersangka yang memenuhi panggilan hari ini. Belum diketahui juga mengenai penahanan terhadap tersangka akan dilakukan hari ini atau tidak.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa kasus suap dana hibah Pokmas dari APBD Jatim memiliki nilai anggaran yang mencapai triliunan rupiah, dengan potensi kerugian negara yang signifikan.

Dia menyebut anggaran tersebut mencapai Rp1–2 triliun untuk sekitar 14 ribu pengajuan dana hibah oleh kelompok masyarakat ke DPRD Jatim.

Dana triliunan tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing kelompok masyarakat, dengan setiap kelompok menerima sekitar Rp200 juta untuk sejumlah proyek yang diduga fiktif.

Asep mengungkap adanya praktik suap dalam pencairan dana hibah Pokmas dengan koordinator kelompok masyarakat memberikan fee sebesar 20 persen kepada oknum anggota DPRD Jatim.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap pokok pikiran atau Pokir terkait alokasi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun lalu, juru bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan dari 21 tersangka, empat di antaranya diduga menjadi penerima suap, sementara 17 orang lainnya diduga memberikan suap.

“Empat tersangka penerima. Tiga orang merupakan penyelenggara negara sementara satu lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Dari 17 tersangka pemberi suap, 15 orang di antaranya berasal dari kalangan swasta sementara dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Empat tersangka penerima suap antara lain AS (Anwar Sadad, eks wakil ketua DPRD Jatim); K (Kusnadi, eks Ketua DPRD Jatim); AI (Achmad Iskandar, wakil ketua DPRD Jatim); dan BW (Bagus Wahyudyono, staf sekwan).

Berikut daftar tersangka pemberi suap:

1. Moch. Mahrus (bendahara DPC Gerindra Probolinggo)

2. Hasanuddin (swasta)

3. Mahhud (anggota DPRD)

4. Fauzan Adima (wakil ketua DPRD Sampang)

5. Jon Junadi (wakil ketua DPRD Probolinggo)

6. Abd. Mottolib (swasta/ketua DPC Gerindra Sampang)

7. Sukar (kepala desa)

8. R. A. Wahid Ruslan (swasta)

9. Ahmad Heriyadi (swasta)

10. Jodi Pradana Putra (swasta)

11. Ahmad Jailani (swasta)